Page 313 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 313
Ringkasan
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menyatakan,
keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan Upah Minimum Provinsi ( UMP ) 2021 sudah tepat
lantaran sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini.
Pihaknya menyesalkan kebijakan para kepala daerah yang tetap menaikkan UMP 2021 karena
dinilai bakal mempersulit dunia usaha bahkan membawa dunia usaha dalam keadaan krisis.
Bahkan, terdapat ancaman gelombang PHK besar-besaran jika kebijakan kepala daerah
menaikkan UMP 2021 dilanjutkan.
APINDO: KENAIKAN UMP 2021 BISA PICU PHK BESAR-BESARAN
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menyatakan,
keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan Upah Minimum Provinsi ( UMP ) 2021 sudah tepat
lantaran sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini.
Pihaknya menyesalkan kebijakan para kepala daerah yang tetap menaikkan UMP 2021 karena
dinilai bakal mempersulit dunia usaha bahkan membawa dunia usaha dalam keadaan krisis.
Bahkan, terdapat ancaman gelombang PHK besar-besaran jika kebijakan kepala daerah
menaikkan UMP 2021 dilanjutkan.
"Dengan penetapan upah yang tidak sesuai dengan Surat Edaran, dapat dipastikan akan semakin
mempersulit dunia usaha yang pada ujungnya akan menyebabkan gelombang PHK besar-
besaran dalam kondisi krisis," ujar Hariyadi dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (2/11/2020).
Hariyadi melanjutkan, kemungkinan ada sikap politis kepala daerah dalam memutuskan kenaikan
UMP 2021 tersebut. Apalagi, dalam waktu dekat kontestasi Pilkada akan segera digelar.
"Tapi rasanya bukan Pilkada, tapi mau Pilpres 2024. Seingat saya nama-nama ini adalah yang
muncul di polling-polling yang akan berkompetisi di 2024, tapi tidak tahu lah saya tidak bisa
menjawab itu," katanya.
Terlepas dari kemungkinan itu, Apindo menyayangkan sikap kepala daerah yang tidak sejalan
dengan apa yang diimbau pemerintah melalui SE Menaker, meskipun kepala daerah lah yang
diberi kewenangan untuk menentukan UMP di daerahnya.
"Tentu ini memang menjadi otoritasnya kepala daerah, hanya kami menyesalkan lah, artinya
keputusan ini tidak memperhatikan kondisi secara umum," ujarnya.
Pemerintah telah menetapkan untuk tidak menaikkan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2021.
Hal tersebut juga sudah ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No
M/11/HK.04/x/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19), tertanggal 26 Oktober 2020.
Kendati, terdapat beberapa daerah yang justru menaikkan upah minimum mereka, seperti Jawa
Tengah, DKI Jakarta hingga Yogyakarta. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyayangkan
keputusan para kepala daerah tersebut.
"Tentu ini memang menjadi otoritasnya kepala daerah, hanya kami menyesalkan lah, artinya
keputusan ini tidak memperhatikan kondisi secara umum," kata Ketua Umum Apindo Hariyadi
Sukamdani dalam konferensi pers, Senin (2/11/2020).
312
