Page 318 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 318
Edy tidak menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumut pada tahun 2021, sesuai Surat Edaran
(SE) Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan
Upah Minimum tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19.
"Dari informasi yang kami peroleh, Gubernur Sumatera Utara sepakat tidak menaikkan UMP
Sumut ini tahun 2021. Ini preseden buruk," tegas Ketua FSPMI Sumut, Willy Agus Utomo dalam
aksi penyampaian pendapat di gedung DPRD Sumut, Kota Medan, Senin (2/11/2020).
Willy menuturkan, pihaknya kecewa dengan gubernur karena sebelumnya mengatakan akan
berada paling depan untuk membela kepentingan rakyat Sumut.
"Gubernur mengatakan terdepan membela rakyat. Kalau ada kebijakan yang tidak berpihak
kepada rakyat, dia duluan katanya menghadap Presiden Jokowi. Tapi pada praktiknya, ada surat
edaran langsung dilaksanakaan, bukan dipilah-pilah dulu," ucapnya berapi-api.
Menurut Willy, kebijakan gubernur tersebut akan semakin memperburuk kondisi buruh di Sumut.
Apalagi menurutnya, UMP Sumut cukup rendah atau berada di posisi lima besar terbawah dari
34 provinsi se-Indonesia.
"UMP Sumut itu lima besar terbawah di Indonesia yang paling murah. Ini dibuat tidak naik lagi.
Sementara Gubernur Jatim, Jateng, Yogyakarta, DKI, mengabaikan SE menteri. Gubernur
Sumut, (Surat Edaran) belum dibedah (dibahas bersama) sudah mengikuti," ujarnya.
317
