Page 332 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 332

Judul               Apindo sebut kenaikan upah yang tidak sesuai bisa picu gelombang
                                    PHK
                Nama Media          antaranews.com
                Newstrend           Peraturan Upah Minimum
                Halaman/URL         https://www.antaranews.com/berita/1816820/apindo-sebut-kenaikan-
                                    upah-yang-tidak-sesuai-bisa-picu-gelombang-phk
                Jurnalis            Mentari Dwi Gayati
                Tanggal             2020-11-02 17:00:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              negative - Hariyadi Sukamdani (Gubernur Jawa Tengah) Dengan penetapan upah minimum yang
              tidak sesuai dengan SE, bahwa akan semakin mempersulit dunia usaha yang pada ujungnya
              akan menyebabkan gelombang PHK besar-besaran dalam kondisi krisis

              neutral - Hariyadi Sukamdani (Gubernur Jawa Tengah) Tentunya

              positive  -  Hariyadi  Sukamdani  (Gubernur  Jawa  Tengah)  Dengan  berbagai  proses  dialog  dan
              diskusi, kami berusaha untuk dapat memahami  keputusan pemerintah, sehingga Pemerintah
              Pusat menetetapkan UM 2021 sama dengan UM 2020



              Ringkasan

              Asosiasi  Pengusaha  Indonesia  (Apindo)  menilai  keputusan  sejumlah  kepala  daerah  yang
              menaikkan upah minimum provinsi (UMP) atau tidak sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri
              Ketenagakerjaan dapat memicu terjadinya gelombang PHK secara besar-besaran.

              Ketua  Umum  Asosiasi  Pengusaha  Indonesia  (Apindo)  Hariyadi  Sukamdani  menyesalkan
              keputusan Gubernur Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, DKI dan Sulawesi selatan  serta kepala
              daerah lainnya yang tetap menaikkan UMP tahun 2021.



              APINDO SEBUT KENAIKAN UPAH YANG TIDAK SESUAI BISA PICU GELOMBANG PHK

              Asosiasi  Pengusaha  Indonesia  (Apindo)  menilai  keputusan  sejumlah  kepala  daerah  yang
              menaikkan upah minimum provinsi (UMP) atau tidak sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri
              Ketenagakerjaan dapat memicu terjadinya gelombang PHK secara besar-besaran.

              Ketua  Umum  Asosiasi  Pengusaha  Indonesia  (Apindo)  Hariyadi  Sukamdani  menyesalkan
              keputusan Gubernur Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, DKI dan Sulawesi selatan serta kepala
              daerah lainnya yang tetap menaikkan UMP tahun 2021.
                                                           331
   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337