Page 344 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020

Judul Anies Naikkan UMP 2021, Pengusaha: Ini Menyulitkan!
Nama Media detik.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5238281/anies-
naikkan-ump-2021-pengusaha-ini-menyulitkan
Jurnalis Anisa Indraini
Tanggal 2020-11-02 16:31:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia) Kebijakan DKI
asimetris ini menyulitkan karena ini pasti pada saat menentukan mana yang terdampak dan tidak
terdampak akan ramai karena nanti untuk melakukan justifikasinya seperti apa dengan kondisi
yang seperti ini

negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia) Belum nanti serikat
pekerjanya secara objektif melihat tidak terdampak, kita bilang terdampak, macam-macam lah
neutral - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia) Tentu ini akan
menyulitkan dan menambah beban kita secara administratif

neutral - Subchan Gatot (None) Akan ada sedikit administratif bahwa peran Disnaker jadi lebih
dominan untuk memutuskan apakah yang bersangkutan terkena dampak atau tidak

negative - Subchan Gatot (None) Saat ini sebenarnya bagi pengusaha struggle dalam
mempertahankan karyawan kita dalam kondisi yang berproduksi jauh di bawah biasanya.
Sehingga yang kita khawatirkan kalau terjadi kenaikan yang memang dipaksakan, akan terjadi
gelombang kedua PHK padahal kita tidak ingin itu terjadi

Ringkasan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan kebijakan asimetris atau tidak sama dalam
memutuskan Upah Minimum Provinsi ( UMP ) 2021. Bagi perusahaan yang tidak terdampak
COVID-19 , UMP 2021 ditetapkan naik 3,27% menjadi Rp 4.416.186,548. Sedangkan perusahaan
yang terdampak pandemi boleh menetapkan UMP 2021 sama dengan tahun ini.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani mengatakan
kebijakan itu menyulitkan. Dalam pelaksanaannya dinilai akan menimbulkan pro dan kontra
antara pekerja dan pengusaha dalam menetapkan suatu perusahaan terdampak atau tidak
terdampak pandemi COVID-19.

343