Page 347 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 347
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan
keputusan sejumlah gubernur yang memilih untuk mengabaikan Surat Edaran Menteri
Ketenagakerjaan tersebut bernuansa politis.
"Kalau mereka rasanya gak pilkada, mau pilpres 2024, saya tidak ke sana lah. Kalau seingat saya
sih nama-nama ini yang muncul di poling-poling yang akan berkompetisi di tahun 2024,” di
Menurutnya, keputusan tersebut kurang memperhatikan esensi kondisi yang ada sehingga
berpotensi semakin mempersulit dunia usaha yang pada ujungnya akan menyebabkan
gelombang PHK besar-besaran.
Adapun, penetapan yang tidak sesuai dengan SE Menaker oleh seharusnya mengacu kepada
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 dengan mendasarkan kepada peninjauan KHL,
bukan dengan mengambil diskresi tersendiri yang tidak mendasar.
Lebih lanjut, dia mengatakan asosiasi pengusaha pada dasarnya sulit menerima SE Menaker
tersebut. Pasalnya, dalam kondisi memburuknya situasi ekonkmi seharusnya upah minimum
diturunkan sehingga kelangsungan bekerja para pekerja dapat terjaga.
"Dengan berbagai proses dialog dan diskusi, kami berusaha untuk dapat memahami keputusan
pemerintah, sehingga pemerintah pusat menetapkan UM [upah minimum] 2021 sama dengan
2021," lanjutnya.
346
