Page 352 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 352
Judul Kenaikan UMP Dinilai Persulit Dunia Usaha Hingga Berujung PHK Besar-
Besaran
Nama Media merdeka.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://www.merdeka.com/uang/kenaikan-ump-dinilai-persulit-dunia-
usaha-hingga-berujung-phk-besar-besaran.html
Jurnalis Merdeka
Tanggal 2020-11-02 16:16:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia) Dengan penetapan
upah yang tidak sesuai dengan Surat Edaran, dapat dipastikan akan semakin mempersulit dunia
usaha yang pada ujungnya akan menyebabkan gelombang PHK besar-besaran dalam kondisi
krisis
neutral - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia) Tapi rasanya bukan
Pilkada, tapi mau Pilpres 2024. Seingat saya nama-nama ini adalah yang muncul di polling-polling
yang akan berkompetisi di 2024, tapi tidak tahu lah saya tidak bisa menjawab itu
negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia) Tentu ini memang
menjadi otoritasnya kepala daerah, hanya kami menyesalkan lah, artinya keputusan ini tidak
memperhatikan kondisi secara umum
Ringkasan
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menyatakan,
keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 sudah tepat
lantaran sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini.
Pihaknya menyesalkan kebijakan para kepala daerah yang tetap menaikkan UMP 2021 karena
dinilai bakal mempersulit dunia usaha bahkan membawa dunia usaha dalam keadaan krisis.
Bahkan, terdapat ancaman gelombang PHK besar-besaran jika kebijakan ini dilanjutkan.
KENAIKAN UMP DINILAI PERSULIT DUNIA USAHA HINGGA BERUJUNG PHK BESAR-
BESARAN
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menyatakan,
keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 sudah tepat
lantaran sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini.
351