Page 352 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 352

Judul               Kenaikan UMP Dinilai Persulit Dunia Usaha Hingga Berujung PHK Besar-
                                    Besaran
                Nama Media          merdeka.com
                Newstrend           Peraturan Upah Minimum
                Halaman/URL         https://www.merdeka.com/uang/kenaikan-ump-dinilai-persulit-dunia-
                                    usaha-hingga-berujung-phk-besar-besaran.html
                Jurnalis            Merdeka
                Tanggal             2020-11-02 16:16:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia) Dengan penetapan
              upah yang tidak sesuai dengan Surat Edaran, dapat dipastikan akan semakin mempersulit dunia
              usaha yang pada ujungnya akan menyebabkan gelombang PHK besar-besaran dalam kondisi
              krisis

              neutral - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia) Tapi rasanya bukan
              Pilkada, tapi mau Pilpres 2024. Seingat saya nama-nama ini adalah yang muncul di polling-polling
              yang akan berkompetisi di 2024, tapi tidak tahu lah saya tidak bisa menjawab itu

              negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia) Tentu ini memang
              menjadi otoritasnya kepala daerah, hanya kami menyesalkan lah, artinya keputusan ini tidak
              memperhatikan kondisi secara umum



              Ringkasan

              Ketua  Umum  Asosiasi  Pengusaha  Indonesia  (Apindo)  Hariyadi  Sukamdani  menyatakan,
              keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 sudah tepat
              lantaran sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini.

              Pihaknya menyesalkan kebijakan para kepala daerah yang tetap menaikkan UMP 2021 karena
              dinilai  bakal  mempersulit  dunia  usaha  bahkan  membawa  dunia  usaha  dalam  keadaan  krisis.
              Bahkan, terdapat ancaman gelombang PHK besar-besaran jika kebijakan ini dilanjutkan.



              KENAIKAN UMP DINILAI PERSULIT DUNIA USAHA HINGGA BERUJUNG PHK BESAR-
              BESARAN

              Ketua  Umum  Asosiasi  Pengusaha  Indonesia  (Apindo)  Hariyadi  Sukamdani  menyatakan,
              keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 sudah tepat
              lantaran sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini.
                                                           351
   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357