Page 357 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 357
Judul Soal UMP Pemda Tak Diberi Kesempatan Membahas
Nama Media gatra.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://www.gatra.com/detail/news/494359/ekonomi/soal-ump-
pemda-tak-diberi-kesempatan-membahas
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-11-02 16:01:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Muhammad Al Khadziq (Bupati Temanggung) Selasa lalu ada edaran kepada para
gubernur untuk tidak menaikkan upah provinsi dan besarannya sesuai dengan tahun lalu agar
juga dibuat ketetapan dengan batas akhir 30 Oktober 2020. Jadi pemerintah provinsi dan
pemerintah kabupaten tidak diberi kesempatan untuk membahas besaran upah. Karena antara
surat keluar hari Selasa hingga Sabtu tanggal 31 Oktober seluruhnya adalah masa-masa libur
bersama, sehingga tidak mungkin pemerintah daerah melakukan proses apalagi di Kabupaten
Temanggung
neutral - Ganjar Pranowo (Gubernur Jateng) Kemarin saya minta kepada Pak Gubernur atas
diskusi dengan para buruh di Temanggung, agar memohon ijin kepada Ibu Menteri supaya batas
waktunya tidak harus 31 Oktober. Tapi saya tidak tahu Pak Gubernur sudah komunikasi dengan
Bu Menteri atau tidak, tetapi tadi malam Pak Gubernur WA ke saya di Jawa Tengah penetapan
upah minimum kabupaten (UMK) diberi kesempatan sampai tanggal 21 November 2020
neutral - Ganjar Pranowo (Gubernur Jateng) Untuk menentukan indeks hidup layak kan harus
dilakukan survei terlebih dahulu. Maka saya minta kepada BPS dan Dewan Pengupahan untuk
segera melakukan survei pasar menentukan indeksnya, kemudian melakukan rapat pengupahan
yang terdiri dari tri partit menentukan besaran UMK. Selanjutnya akan kita laporkan kepada
Gubernur yang mana UMK ini nantinya akan menjadi salah satu komponen penentu UMP
Ringkasan
Pemerintah pusat melalui Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.04/2020
mengenai upah minimum provinsi (UMP), memutuskan tidak ada kenaikan untuk tahun 2021.
Meski beralasan karena pandemi Covid-19, namun hal itu tetap menimbulkan polemik bagi
pemerintah daerah hingga tataran Kabupaten.
356
