Page 362 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020

ALASAN RIDWAN KAMIL TIDAK MENAIKKAN UMP JABAR

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjelaskan soal alasan tak menaikan upah minimum
Provinsi (UMP) Jawa Barat.

Seperti diketahui, Pemprov Jabar telah menetapkan upah minimum Provinsi Jawa Barat pada
tahun 2021 sebesar Rp 1.810.351.

Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 561/Kep.722-Yanbangsos/2020
tentang UMP Jabar 2021. Nilai tersebut sama dengan tahun lalu alias tidak naik.
Ia menjelaskan, pandemi Covid-19 berdampak pada sekitar 2.000 perusahaan di Jabar yang 60
persennya bergerak di bidang manufaktur.

Bahkan, 500 perusahaan di antaranya terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Jabar itu sektor manufaktiur terbesar di Indonesia. Enam puluh persen manufaktur di Jabar.
Oleh Covid yang paling terdampak adalah (sektor) manufaktur dan jasa. Jadi karena jumlah
industrinya paling banyak, jumlah PHK-nya paling terdampak. Itulah mengapa UMP Jabar tidak
dinaikkan mengikuti surat edaran dari Kemenaker," tutur Emil, sapaan akrabnya dalam
konferensi pers di Mapolda Jabar, Senin (2/11/2020).

Jika standar upah provinsi naik, lanjut Emil, dikhawatirkan gelombang PHK massal akan terjadi
dan merugikan kaum buruh.

"Jangan dibandingkan dengan provinsi lain yang industrinya sedikit. Di Pulau Jawa yang industri
paling banyak di Jabar dan Banten yang sama mengalami pabrik industri yang paling terdampak,"
ungkapnya.

Ia berharap keputusan itu bisa dimaklumi dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi
nasional.

Kebijakan itu, kata dia, dilakukan agar semua sektor usaha bisa bertahan di tengah krisis
ekonomi akibat pandemi.

"Perlu kejernihan berpikir bahwa tidak ada keputusan yang memang memuaskan semua pihak.
Tapi tidak ada sedikitpun niat pemerintah untuk menyengsarakan masyarakatnya. Semata-mata
ini mencegah kemudharatan karena jumlah yang di-PHK sudah lebih dari 500 perusahaan,"
jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan Upah Minimum Provinsi
Jawa Barat pada tahun 2021 sebesar Rp 1.810.351.

Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 561/Kep.722-Yanbangsos/2020
tentang UMP Jabar 2021.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar Taufik Garsadi mengatakan,
penetapan UMP tahun ini tidak ada kenaikan dari tahun lalu. Kondisi ekonomi yang tengah
melemah selama pandemi menjadi sebab utama.

Menurut Taufik, untuk menaikkan UMP butuh perhitungan mengacu pada survei kebutuhan
hidup layak (KHL), hasil pertumbuhan ekonomi provinsi, dan angka inflasi.

"Nah, sampai saat ini kami belum mendapatkan rilis terbaru dari BPS. Karena mereka baru akan
meriils data inflasi pada 2 November dan pertumbuhan ekonomi pada 4 November," kata Taufik
dalam konferensi pers virtual, Sabtu (31/10/2020).

361