Page 365 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 365
sidang, di samping memang kalau melihat dari maksudnya mendongkrak perekonomian di Yogya
dengan mengangkat salah satunya menaikkan upah minimum itu ya tidak salah cuma
kemampuannya
negative - Hermelin Yusuf (Wakil Ketua Apindo DIY) Jadi intinya Apindo tidak menolak, tapi juga
menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Nah, Pemerintah dalam hal ini kan Gubernur
(DIY). Untuk menetapkan UMP, Gubernur mempunyai hak prerogatif
neutral - Hermelin Yusuf (Wakil Ketua Apindo DIY) Nah sementara kalau anggota kami maupun
dunia usaha tidak mampu membayar masih ada solusi yang dasarnya undang-undang, yaitu
mengajukan permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum kepada bapak Gubernur
disertai dengan persyaratan tertentu misal bukti bahwa tidak mampu membayar apa
negative - Hermelin Yusuf (Wakil Ketua Apindo DIY) Misal kerugian 2 tahun berturut-turut harus
bisa dibuktikan dan sudah sepakat dengan SP (serikat pekerja) belum. Nanti tim dari pak
Gubernur melakukan penilaian, pengkajian untuk bisa mengabulkan atau tidak. Ya hanya itu
sekarang jalan satu-satunya yang ditempuh pengusaha dengan telah ditetapkannya UMP DIY
tahun 2021
Ringkasan
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memutuskan upah minimum Provinsi (UMP) 2021 naik
3,27 persen.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah mengatakan tidak menutup kemungkinan
akan ada gelombang PHK lagi.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah Frans Kongi mengatakan 90 persen
usaha saat ini masih terdampak pandemi COVID-19 maka menurutnya dikeluarkanlah Surat
Edaran (SE) Menaker yang tidak menaikkan UMP.
GANJAR NAIKKAN UMP, PENGUSAHA WANTI-WANTI GELOMBANG PHK
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memutuskan upah minimum Provinsi (UMP) 2021 naik
3,27 persen.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah mengatakan tidak menutup kemungkinan
akan ada gelombang PHK lagi.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah Frans Kongi mengatakan 90 persen
usaha saat ini masih terdampak pandemi COVID-19 maka menurutnya dikeluarkanlah Surat
Edaran (SE) Menaker yang tidak menaikkan UMP.
"Keadaan ini masih berat, 90 persen usaha masih terpuruk akibat pandemi, pemerintah tahu itu,
maka Menaker mengeluarkan SE. Sekitar 10 persen usaha di Jateng tidak kena dampak misalnya
makanan, minuman, rokok, farmasi, ya monggo," kata Frans saat dihubungi detikcom, Senin
(2/11/2020).
Ia menegaskan saat ini dunia usaha masih berusaha bangkit dan belum stabil. Banyak pula yang
meminta bantuan pemerintah sehingga ada berbagai relaksasi termasuk soal pajak, hutang,
BPJS, bahkan pembayaran listrik ke PLN.
364
