Page 360 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 360
Pada pasal 1 , dijelaskan bahwa UMR terdiri atas dua tingkat, yakni UMR tingkat I yang berlaku
dalam tingkat provinsi, atau Upah Minimum Provinsi (UMP) dan UMR tingkat II yang berlaku
dalam tingkat kabupaten/kota atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
UMR ditetapkan berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dipengaruh oleh kebutuhan,
indeks harga konsumen (IHK), kemampuan, perkembangan, dan kelangsungan perusahaan,
upah umum yang berlaku di daerah tertentu, kondisi pasar kerja, serta tingkat perekonomian
dan pendapatan per kapita.
Pada peraturan Menteri Ketenagakerjaan terbaru, istilah UMR tidak digunakan. Dalam Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 tahun 2018 tentang Upah Minimum , istilah yang digunakan
adalah UMP dan UMK untuk menentukan upah pokok bulanan yang berlaku dalam satu provinsi
dan kabupaten/kota.
Upah minimum ditetapkan menggunakan formula tertentu yang melibatkan perhitungan inflasi
year on year serta Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal III dan IV tahun sebelumnya dan kuartal
I dan II tahun berjalan.
UMP dihitung oleh dewan pengupahan provinsi, yang selanjutnya akan diumumkan dan
diputskan oleh gubernur.
Sementara UMK dihitung oleh dewan pengupahan kabupaten/kota yang selanjutnya diberikan
pada bupati atau walikota untuk direkomendasikan kepada gubernur provinsi setempat. Baik
UMP dan UMK akan diumumkan oleh gubernur setiap tahunnya.
Selain itu terdapat pula istilah Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan Upah Minimum
Sektoral Kota (UMSK).
UMSP dan UMSK merupakan upah minimum sektoral yang berlaku dalam satu provinsi atau
kabupaten/kota. Penetapan nilai UMSP dan UMSK harus lebih besar dibanding UMP dan UMK.
359
