Page 366 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020

"Kita kan masih minta bantuan pemerintah, minta relaksasi, karena kita memang sedang dalam
kondisi berat. Kita baru mulai bisa jalan lagi, belum bisa berlari," tegasnya.
Terkait kemungkinan adanya gelombang PHK, menurut Frans hal itu bisa saja terjadi. Kenaikan
upah saat ini memang menjadi beban berat dari para pengusaha.

"Bisa saja terjadi PHK. Kita dari dulu berusaha menghindari itu (PHK), maka dirumahkan dulu
jangan PHK, tapi ya bisa saja terjadi," ujarnya.

Maka kali ini Apindo berharap penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang
berpedoman pada UMP tidak memberatkan pengusaha. Memang ada dua daerah yang harus
tetap menaikkan upah karena saat ini masih dibawah UMP yaitu Banjarnegara dan Wonogiri.

"Bagi yang belum UMP ya disesuaikan, yang lain yang sudah UMP tetap (tidak naik upahnya).
Kita harus sama-sama hidup jangan 'mati' semua," kata Frans.
Menanggapi hal itu, Ganjar mengatakan Apindo tidak perlu khawatir adanya gelombang PHK.
Keputusan sudah menggunakan formula pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Dasarnya adalah PP
78 tahun 2015 tentang pengupahan.

"Gelombang PHK gimana. UMP ini upah minimum dan diberikan yang kerja satu tahun, agak
tidak beralasan. Kita sudah gunakan formula pertumbuhan ekonomi dan inflasi, sudah jelas.
Kalau ada yang keberatan bisa dilakukan peundaan, meski pengalaman tahun lalu tidak ada yang
menunda. Yang kemudian terjadi penyusaiannya hanya dua tempat di Banjarnegara dan
Wonogiri, yang lain kan OK," kata Ganjar di kantornya.

Setelah ditetapkan UMP, masing-masing daerah akan menetapkan UMK 2021. Ganjar
menjelaskan masih ada waktu pengusaha, buruh dan pemerintahan untuk kembali duduk
bersama dan membahas itu.
"Jadi Apindo enggak usah takut. Justru sekarang yang diperlukan antara Apindo, Serikat Pekerja
sama Pemerintah duduk lagi aja, masih ada kesempatan untuk ngobrol banyak. Sehingga nanti
bisa dicapai kesepakatan-kesepakatan dan hubungan industrial yang harmonis," tegasnya.

Untuk diketahui, dengan kenaikan tersebut, UMP Jateng tahun depan sebesar Rp1.798.979,12.
Artinya, ada kenaikan dibanding UMP tahun ini yang sebesar Rp1.742.015. Dua daerah yang
UMK-nya harus naik yaitu Kabupaten Banjarnegara menaikkan sebesar Rp50.979,12 dan
Wonogiri sebesar Rp1.979,12.
Bagaimana dengan Apindo Yogyakarta menyikapi Sri Sultan Hamengku Buwono X yang memilih
menaikkan UMP? Langsung klik halaman selanjutnya.

Apindo Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menilai kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun
2021 adalah hal prerogatif Gubernur DIY. Apindo juga meminta serikat buruh DIY untuk tidak
membuat resah para buruh.

"Ya begini, kami itu kalau dari Apindo (DIY) selama ini kan tidak pernah berseberangan dengan
Pemerintah maupun dengan teman-teman dari serikat pekerja yang secara tripartite duduk di
dewan pengupahan," kata Wakil Ketua Apindo DIY Hermelin Yusuf saat dihubungi detikcom,
Senin(2/11/2020).

Hanya saja, sebagai wadah dari pada pengusaha di DIY ini tentunya dengan keputusan yang
sedemikian itu dalam kondisi normal sebenarnya tidak jadi masalah. Apalagi, dia menilai saat ini
kondisi tidak normal akibat pandemi COVID-19.

365