Page 367 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 367
Oleh karena itu, semula pihaknya menyambut baik keluarnya surat edaran dari Kemnaker RI
yang memberi guidance (bimbingan) agar untuk upah minimum tahun 2021 besarannya sama
dengan tahun kemarin.
"Itu pun kalau terjadi banyak juga perusahaan menengah ke bawah masih sulit untuk
melaksanakan. Nah, tiba-tiba di dalam sidang, di samping memang kalau melihat dari
maksudnya mendongkrak perekonomian di Yogya dengan mengangkat salah satunya menaikkan
upah minimum itu ya tidak salah cuma kemampuannya," ujarnya.
"Jadi intinya Apindo tidak menolak, tapi juga menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Nah,
Pemerintah dalam hal ini kan Gubernur (DIY). Untuk menetapkan UMP, Gubernur mempunyai
hak prerogatif," lanjut Hermelin.
Oleh karena itu, mau tidak mau para pengusaha harus menaati kebijakan tersebut. Namun,
Hermelin mengungkapkan ada solusi untuk pengusaha yang belum mampu menerapkan
kebijakan tersebut.
"Nah sementara kalau anggota kami maupun dunia usaha tidak mampu membayar masih ada
solusi yang dasarnya undang-undang, yaitu mengajukan permohonan penangguhan
pelaksanaan upah minimum kepada bapak Gubernur disertai dengan persyaratan tertentu misal
bukti bahwa tidak mampu membayar apa," ucapnya.
Menurutnya, pengajuan penangguhan itu adalah jalan satu-satunya yang bisa ditempuh pasca
penetapan UMP tahun 2021.
"Misal kerugian 2 tahun berturut-turut harus bisa dibuktikan dan sudah sepakat dengan SP
(serikat pekerja) belum. Nanti tim dari pak Gubernur melakukan penilaian, pengkajian untuk bisa
mengabulkan atau tidak. Ya hanya itu sekarang jalan satu-satunya yang ditempuh pengusaha
dengan telah ditetapkannya UMP DIY tahun 2021," ujarnya.
366
