Page 372 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 372
Judul Pengusaha: UMP 2021 Harusnya Turun
Nama Media okezone.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2020/11/02/320/2302830/pengusa
ha-ump-2021-harusnya-turun
Jurnalis Giri Hartomo,
Tanggal 2020-11-02 15:29:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Hariyadi B Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Mereka itu enggak Pilkada tapi rasanya
mau Pilpres 2024. Tapi saya tidak ke sana. Kalau seinget saya sih nama ini yang berpoling akan
berkompetisi
Ringkasan
Beberapa pemimpin daerah menolak menjalankan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 yang tidak naik. Kepala daerah yang
dimaksud seperti Gubernur Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta
dan Sulawesi Selatan.
Penolakan para gubernur tersebut dinilai sebagai langkah politik jelang Pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada) Serentak yang dilakukan pada tahun ini. Mengingat kebijakan cukup populis untuk
mendulang suara.
PENGUSAHA: UMP 2021 HARUSNYA TURUN
Beberapa pemimpin daerah menolak menjalankan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 yang tidak naik. Kepala daerah yang
dimaksud seperti Gubernur Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta
dan Sulawesi Selatan.
Penolakan para gubernur tersebut dinilai sebagai langkah politik jelang Pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada) Serentak yang dilakukan pada tahun ini. Mengingat kebijakan cukup populis untuk
mendulang suara.
Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani mengatakan, sangat tidak tepat sebenarnya jika
keputusan untuk menaikan UMP sebagai langkah politik. Karena nama-nama kepala daerah
tersebut justru paling santer diisukan maju sebagai Calon Presiden pada 2024 mendatang.
371
