Page 353 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 353
Pihaknya menyesalkan kebijakan para kepala daerah yang tetap menaikkan UMP 2021 karena
dinilai bakal mempersulit dunia usaha bahkan membawa dunia usaha dalam keadaan krisis.
Bahkan, terdapat ancaman gelombang PHK besar-besaran jika kebijakan ini dilanjutkan.
"Dengan penetapan upah yang tidak sesuai dengan Surat Edaran, dapat dipastikan akan semakin
mempersulit dunia usaha yang pada ujungnya akan menyebabkan gelombang PHK besar-
besaran dalam kondisi krisis," ujar Hariyadi dalam konferensi pers di Jakarta , Senin (2/11).
Hariyadi melanjutkan, kemungkinan ada sikap politis kepala daerah dalam memutuskan kenaikan
UMP 2021 tersebut. Apalagi, dalam waktu dekat kontestasi Pilkada akan segera digelar.
"Tapi rasanya bukan Pilkada, tapi mau Pilpres 2024. Seingat saya nama-nama ini adalah yang
muncul di polling-polling yang akan berkompetisi di 2024, tapi tidak tahu lah saya tidak bisa
menjawab itu," katanya.
Terlepas dari kemungkinan itu, Apindo menyayangkan sikap kepala daerah yang tidak sejalan
dengan apa yang diimbau pemerintah melalui SE Menaker, meskipun kepala daerah lah yang
diberi kewenangan untuk menentukan upah minimum di daerahnya.
"Tentu ini memang menjadi otoritasnya kepala daerah, hanya kami menyesalkan lah, artinya
keputusan ini tidak memperhatikan kondisi secara umum," ujarnya.
Reporter: Athika Rahma Sumber: Liputan6.com [azz].
352
