Page 378 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 378
positive - Himawan Estu Bagijo (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa
Timur) Nanti akan kami bicarakan dengan para stakeholder dan disesuaikan dengan situasi dan
kondisi (di masing masing wilayah)
neutral - Nurdin Abdullah (None) UMP ini mulai berlaku pada 1 Januari 2021. Diminta para
pengusaha untuk menaati keputusan ini
positive - Nurdin Abdullah (None) Semoga ini bisa menjaga iklim investasi di daerah kita
Ringkasan
Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah telah memutuskan, upah minimum pada 2021 tidak
mengalami kenaikan.
Artinya, upah minimum pada 2021 akan sama dengan upah minimum yang berlaku tahun ini
alias tidak mengalami kenaikan atau penurunan.
Namun keputusan Ida Fauziyah tersebut tak serta merta diikuti oleh sejumlah kepala daerah di
Tanah Air.
ANIES BASWEDAN HINGGA GANJAR PRANOWO, INILAH 5 KEPALA DAERAH YANG
PILIH NAIKKAN UMP
Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah telah memutuskan, upah minimum pada 2021 tidak
mengalami kenaikan.
Artinya, upah minimum pada 2021 akan sama dengan upah minimum yang berlaku tahun ini
alias tidak mengalami kenaikan atau penurunan.
Namun keputusan Ida Fauziyah tersebut tak serta merta diikuti oleh sejumlah kepala daerah di
Tanah Air.
Setidaknya, ada lima kepala daerah, termasuk Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan yang
berbeda sikap dengan Menaker soal UMP.
Mereka tetap menaikkan UMP di wilayah masing-masing, walau kenaikannya masih di bawah 6
persen.
Diketahui, meski keputusan dari Menaker soal UMP telah tertuang dalam Surat Edaran (SE), tapi
keputusan final penetapan UMP 2021 tetap diserahkan kepada kepala daerah masing-masing
provinsi.
Tuntut Pembatalan UU Cipta Kerja dan Kenaikan UMP 2021,Elemen Buruh Mulai Penuhi Kawasan
Patung Kuda Ini Daftar UMP 2021 Provinsi se-Pulau Jawa, Siapa yang Punya UMP Tertinggi dan
Terendah? Berikut lima kepala daerah yang tetap menaikkan UMP 2021 sebagaimana dikutip
Tribunnews.com dari berbagai sumber:
1. Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo memilih untuk menaikkan upah
minimum provinsi (UMP) sebesar 3,27 persen.
Penetapan upah ini tertuang dalam surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 561/58
Tahun 2020 bertarikh 28 Oktober 2020.
377