Page 382 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 382

Judul               Anies hingga Ganjar Naikkan UMP, Bos Apindo Nyentil: Rasanya Mau
                                    Pilpres!
                Nama Media          wartaekonomi.co.id
                Newstrend           Peraturan Upah Minimum
                Halaman/URL         https://www.wartaekonomi.co.id/read311744/anies-hingga-ganjar-
                                    naikkan-ump-bos-apindo-nyentil-rasanya-mau-pilpres
                Jurnalis            Redaksi
                Tanggal             2020-11-02 15:19:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              negative - Hariyadi B Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Mereka itu enggak pilkada, tapi rasanya
              mau pilpres 2024. Tapi saya tidak ke sana. Kalau seingat saya sih, nama-nama ini yang berpoling
              akan berkompetisi

              negative  -  Hariyadi  B  Sukamdani  (Ketua  Umum  Apindo)  Kami  menyanyangkan  karena  para
              gubernur ini tidak melihat kondisi yang ada. Tapi kami tidak akan melakukan gugatan


              Ringkasan

              Beberapa  pemimpin  daerah  menolak  untuk  menjalankan  Surat  Edaran  (SE)  Menteri
              Ketenagakerjaan (Menaker) mengenai upah minimum provinsi (UMP).

              Beberapa kepala daerah tersebut seperti Gubernur DKI Anies Baswedan , Jawa Tengah Ganjar
              Pranowo , Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, hingga
              Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah.



              ANIES HINGGA GANJAR NAIKKAN UMP, BOS APINDO NYENTIL: RASANYA MAU
              PILPRES!

              Beberapa  pemimpin  daerah  menolak  untuk  menjalankan  Surat  Edaran  (SE)  Menteri
              Ketenagakerjaan (Menaker) mengenai upah minimum provinsi (UMP).

              Beberapa kepala daerah tersebut seperti Gubernur DKI Anies Baswedan , Jawa Tengah Ganjar
              Pranowo , Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, hingga
              Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah.

              Beberapa pihak menilai kebijakan tersebut sebagai tabungan politik untuk menghadapi hajatan
              besar di 2024. Mengingat kebijakan ini cukup populis untuk mendulang suara.


                                                           381
   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387