Page 383 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 383
Ketua Umum Apindo , Hariyadi B Sukamdani mengatakan, sangat tidak tepat sebenarnya jika
keputusan untuk menaikan UMP sebagai langkah politik. Karena nama-nama kepala daerah
tersebut justru yang paling santer diisukan untuk maju sebagai Calon Presiden pada 2024
mendatang.
"Mereka itu enggak pilkada, tapi rasanya mau pilpres 2024. Tapi saya tidak ke sana. Kalau
seingat saya sih, nama-nama ini yang berpoling akan berkompetisi," ujarnya dalam acara
konferensi pers di kantor Apindo, Senin (2/11/2020).
Namun, terlepas dari langkah politik yang dilakukan para gubernur, keputusan tersebut sangat
disayangkan. Hariyadi menilai para pemerintah daerah tidak melihat kondisi yang terjadi saat ini
ketika sebagian besar pengusaha terkena dampak pandemi Covid-19.
Lagi pula, lanjut Hariyadi, jika mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015
tentang pengupahan mengamanatkan peninjauan komponen dan jenis KHL dalam jangka waktu
lima tahun melalui penetapan Menaker dengan mempertimbangkan rekomendasi Dewan
Pengupahan Nasional (Depenas). Salah satu komponen dalam penetapan UMP adalah mengacu
pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi.
Jika mengacu pada peraturan tersebut, maka upah minimum akan mengalami penurunan.
Mengingat ekonomi Indonesia masih diprediksi akan mengalami minus pada akhir tahun nanti.
"Kami menyanyangkan karena para gubernur ini tidak melihat kondisi yang ada. Tapi kami tidak
akan melakukan gugatan," jelasnya.
382
