Page 388 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 388
Judul Anies hingga Ganjar Naikkan UMP, Bos Apindo: Mereka Itu Rasanya
Mau Pilpres
Nama Media sindonews.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://ekbis.sindonews.com/read/217008/34/anies-hingga-ganjar-
naikkan-ump-bos-apindo-mereka-itu-rasanya-mau-pilpres-1604301092
Jurnalis Giri Hartomo
Tanggal 2020-11-02 14:54:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Hariyadi B. Sukamdani (Ketua Umum APINDO) Mereka itu enggak pilkada tapi rasanya
mau pilpres 2024. Tapi saya tidak ke sana. Kalau seingat saya sih, nama-nama ini yang berpoling
akan berkompetisi
negative - Hariyadi B. Sukamdani (Ketua Umum APINDO) Kami menyanyangkan karena para
gubernur ini tidak melihat kondisi yang ada. Tapi kami tidak akan melakukan gugatan
Ringkasan
Beberapa pemimpin daerah menolak untuk menjalankan Surat Edaran (SE) Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) mengenai upah minimum provinsi (UMP). Beberapa kepala daerah
tersebut seperti Gubernur DKI Anies Baswedan , Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Jawa Timur
Khofifah Indar Parawansa, DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, hingga Sulawesi Selatan Nurdin
Abdullah. ( Beberapa pihak menilai kebijakan tersebut sebagai tabungan politik untuk
menghadapi hajatan besar di 2024. Mengingat kebijakan ini cukup populis untuk mendulang
suara. ( Ketua Umum APINDO, Hariyadi B. Sukamdani mengatakan, sangat tidak tepat
sebenarnya jika keputusan untuk menaikan UMP sebagai langkah politik. Karena nama-nama
kepala daerah tersebut justru yang paling santer diisukan untuk maju sebagai Calon Presiden
pada 2024 mendatang.
ANIES HINGGA GANJAR NAIKKAN UMP, BOS APINDO: MEREKA ITU RASANYA MAU
PILPRES
Beberapa pemimpin daerah menolak untuk menjalankan Surat Edaran (SE) Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) mengenai upah minimum provinsi (UMP). Beberapa kepala daerah
tersebut seperti Gubernur DKI Anies Baswedan , Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Jawa Timur
Khofifah Indar Parawansa, DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, hingga Sulawesi Selatan Nurdin
Abdullah. ( Beberapa pihak menilai kebijakan tersebut sebagai tabungan politik untuk
387