Page 392 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 392
Judul Ada Gubernur Naikkan UMP 2021, Pengusaha: Mau Pilpres 2024
Nama Media detik.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5238048/ada-
gubernur-naikkan-ump-2021-pengusaha-mau-pilpres-2024
Jurnalis Anisa Indraini
Tanggal 2020-11-02 14:51:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia) Apindo
mengungkapkan kekecewaan terhadap Gubernur Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, DKI dan
Sulawesi Selatan serta kepala-kepala daerah lain yang menetapkan tidak sesuai dengan SE
Menaker tersebut
negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia) Rasanya tidak
(terkait) pilkada, tapi mau pilpres 2024. Seingat saya nama-nama ini adalah yang muncul di
polling-polling yang akan berkompetisi di 2024, tapi tidak tahu lah saya tidak bisa menjawab itu.
Tapi yang jelas ini kurang memperhatikan
negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia) Kami tidak akan
menggugat karena keputusan itu kan memang ada di kepala daerah. Hanya kami menyayangkan
karena kenaikan ini tidak melihat kondisi real dan pemahamannya terhadap upah minimum
sebagai jaring pengaman sosial itu kelihatannya kurang
negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia) Saat ini kita dalam
kondisi tidak normal, yaitu pandemi COVID-19. Aturan PP 78 yang seyogyanya diharapkan dapat
diterapkan menjadi tidak dapat diterapkan karena situasi dan kondisi yang ada tidak
memungkinkan
Ringkasan
Kalangan pengusaha menyayangkan keputusan Gubernur di sejumlah daerah yang menaikkan
Upah Minimum Provinsi ( UMP ) 2021 atau tidak mengikuti kebijakan Surat Edaran (SE) Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani menilai kebijakan
yang ditetapkan para gubernur yang menaikkan UMP 2021 tidak mendasar. Pasalnya, hampir
semua usaha terdampak pandemi COVID-19.
391
