Page 393 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 393
ADA GUBERNUR NAIKKAN UMP 2021, PENGUSAHA: MAU PILPRES 2024
Kalangan pengusaha menyayangkan keputusan Gubernur di sejumlah daerah yang menaikkan
Upah Minimum Provinsi ( UMP ) 2021 atau tidak mengikuti kebijakan Surat Edaran (SE) Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani menilai kebijakan
yang ditetapkan para gubernur yang menaikkan UMP 2021 tidak mendasar. Pasalnya, hampir
semua usaha terdampak pandemi COVID-19.
"Apindo mengungkapkan kekecewaan terhadap Gubernur Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, DKI
dan Sulawesi Selatan serta kepala-kepala daerah lain yang menetapkan tidak sesuai dengan SE
Menaker tersebut," kata Hariyadi dalam konferensi pers di kantornya, Gedung Permata
Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (2/11/2020).
Hariyadi menilai kemungkinan adanya sikap politis para gubernur tersebut dalam memutuskan
kenaikan UMP 2021 karena mau Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Terlepas dari itu benar atau
tidak, lagi-lagi dia menyebut bahwa keputusan mereka kurang tepat.
"Rasanya tidak (terkait) pilkada, tapi mau pilpres 2024. Seingat saya nama-nama ini adalah yang
muncul di polling-polling yang akan berkompetisi di 2024, tapi tidak tahu lah saya tidak bisa
menjawab itu. Tapi yang jelas ini kurang memperhatikan," tuturnya.
Lagi pula, kata Hariyadi, UMP ini bukan berarti berlaku untuk upah keseluruhan, melainkan hanya
berlaku untuk pekerja baru atau fresh graduate. Pekerja dinilai masih bisa negosiasi gaji sesuai
kemampuan perusahaan.
"Kami tidak akan menggugat karena keputusan itu kan memang ada di kepala daerah. Hanya
kami menyayangkan karena kenaikan ini tidak melihat kondisi real dan pemahamannya terhadap
upah minimum sebagai jaring pengaman sosial itu kelihatannya kurang," tuturnya.
Senada dengan Hariyadi, Wakil Sekretaris Umum Apindo yang juga Wakil Ketua Dewan
Pengupahan Nasional, Adi Mahfudz mengatakan saat ini kondisi sedang tidak normal karena ada
pandemi COVID-19. Untuk itu, dinilai tidak relevan jika UMP 2021 naik.
"Saat ini kita dalam kondisi tidak normal, yaitu pandemi COVID-19. Aturan PP 78 yang
seyogyanya diharapkan dapat diterapkan menjadi tidak dapat diterapkan karena situasi dan
kondisi yang ada tidak memungkinkan," urai Adi.
Untuk itu, pihaknya mendorong pemerintah pusat untuk dapat membina kepala-kepala daerah
yang melanggar SE tersebut, sehingga tercipta kepastian hukum dalam penetapan upah
minimum.
392
