Page 397 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020

"Intinya adalah Jakarta ingin adil. Jika, UMP tidak dinaikkan, maka usaha-usaha yang tumbuh
berkembang selama pandemi, manfaatnya tidak dirasakan oleh buruh, karena pekerjanya di
sana merasakan pertumbuhan," kata Anies di DPRD DKI Jakarta, Senin (2/11).

Di sisi lain, menurut dia, jika upah minimum dinaikkan secara merata, maka perusahaan yang
mengalami kontraksi selama pandemi akan kian terpuruk. Oleh sebab itu, menurut dia, kebijakan
asimetris tersebut sebagai bentuk mengakomodasi sejumlah pihak.

"Dengan kebijakan asimetrik ini kami mengakomodir keduanya. Bagi yang tumbuh, maka
pekerjanya akan ikut merasakan manfaat, bagi yang mengalami kontraksi, maka beban itu
ditanggung bersama-sama," tuturnya.

Ia memastikan, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi akan menyusun kriteria
perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19. Perusahaan yang terdampak nantinya bisa
mengajukan agar upah minimum mereka tidak naik.

Setelah itu, pihak Disnaker bakal mengevaluasi dan memberikan keputusan apakah perusahaan
tersebut memang terdampak atau tidak. Anies juga menegaskan bahwa penilaian itu tidak perlu
melibatkan Dewan Pengupahan.

"Sudah langsung, (pengelola hanya) perlu menunjukkan kondisi perusahaannya," ujar Anies.

Kendati demikian, Anies belum mengungkapkan secara rinci kriteria dan syarat bagi perusahaan
yang terdampak pandemi Covid-19. Ia meminta seluruh pihak bersabar menunggu surat
keputusan yang akan dibuat Kepala Disnaker.

Sebelumnya, Anies menetapkan perusahaan yang tidak terdampak pandemi Covid-19 dapat
menaikkan upah minimum pada 2021. Adapun, besaran upah minimum DKI 2021 sebesar
Rp4.416.186,548.
Sementara, bagi perusahaan yang terdampak pandemi dapat menetapkan upah minimum yang
sama dengan tahun ini. Menurut Anies, hal tersebut sejalan dengan Surat Edaran Menteri
Ketenagakerjaan RI Nomor M/11/HK/04/X/2020 untuk menyesuaikan penetapan nilai upah
minimum 2021 sama dengan upah minimum 2020 bagi perusahaan yang terdampak pandemi.

396