Page 401 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 401
Rencananya, data inflasi akan dirilis 2 November 2020. Sedangkan, laju pertumbuhan ekonomi
pada 4 November
negative - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jabar)
Kalau melihat data rilis BPS di triwulan II, maka LPE Jabar itu minus 5,98. Kalau melihat inflasi
di bulan September itu 1,7, maka UMP Jabar dipastikan turun. Jalan tengahnya, kami mengikuti
SE Menteri Tenaga Kerja untuk menetapkan UMP Tahun 2021 sama dengan UMP tahun
sebelumnya
neutral - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jabar)
Untuk penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota, kabupaten/kota mempunyai waktu terakhir
(menetapkan upah minimum) pada tanggal 21 November
Ringkasan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan Upah Minimum Provinsi ( UMP ) Provinsi Jawa Barat
tahun 2021 sama seperti tahun sebelumnya, tidak naik dari tahun 2020, yakni sebesar Rp
1.810.351,36.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat , Oleh Soleh , menyayangkan keputusan tersebut.
DPRD JABAR SESALKAN UMP 2021 TIDAK NAIK, JUGA TIDAK BISA SALAHKAN
PENGUSAHA DAN PEMERINTAH
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan Upah Minimum Provinsi ( UMP ) Provinsi Jawa Barat
tahun 2021 sama seperti tahun sebelumnya, tidak naik dari tahun 2020, yakni sebesar Rp
1.810.351,36.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat , Oleh Soleh , menyayangkan keputusan tersebut.
Di sisi lain, Oleh mengatakan pihaknya dan masyarakat juga harus memahami bahwa pandemi
Covid-19 memang menghantam perekonomian, terutama sektor manufaktur di Jabar yang
merupakan 60 persen manufaktur nasional.
"UMP yang tidak naik di Jabar, tentu DPRD Jabar sangat menyesalkan ya, menyesalkan terhadap
keputusan itu. Tetapi DPRD Jabar juga memahami tentang kondisi pandemi Covid-19 ini. Ya,
tidak di-PHK juga sekarang mah sudah untung, istilahnya," tutur Oleh di Kantor DPRD Jabar ,
Senin (2/11/2020).
Keputusan mengenai UMP ini, katanya, diharapkan bisa diterima secara sabar oleh masyarakat.
DPRD Jabar, tuturnya, juga tidak bisa menyalahkan perusahaan yang tidak bisa menaikkan upah
minimumnya, juga tidak bisa menyalahkan pemerintah atas keputusan tersebut.
"Tetapi memang DPRD Jabar juga melihat secara faktual yang hari ini terjadi. Hotel tidak jalan,
restoran juga tidak jalan, mobilisasi orang dan mobilisasi barang juga tidak jalan. Barangkali ini
akibat pandemi, konsumsi juga menjadi kurang," tuturnya.
Pabrik-pabrik juga, tuturnya, masih dikatakan beruntung jika masih mempertahankan
karyawannya.
Dalam kondisi saat ini, kata Oleh, yang terpenting adalah bertahan beroperasi. Sehingga setelah
pandemi usai, UMP bisa kembali naik.
400
