Page 404 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 404
Meski hanya lima puluh hingga seratus ribu rupiah, atau bagi perusahaan yang tak terdampak
pandemi.
Sebagian besar pekerja pada 2021 bakal tak mendapat kenaikan gaji, sesuai imbauan
pemerintah pusat, pada akhir Oktober, yang menetapkan upah minimum provinsi tak naik tahun
depan.
Alasannya agar tak ada pemutusan hubungan kerja, alias pengangguran, karena pandemi corona
yang memukul ekonomi.
Tapi ternyata, tidak semua provinsi di Indonesia mengikuti kebijakan ini.
Sejumlah daerah tetap menaikkan upah, karena melihat ada sektor yang tetap moncer alias tidak
tergilas pandemi.
Berikut 4 provinsi yang tetap naikkan UMP:
1. Jawa Tengah , naik Rp 56.963
2. Jawa Timur naik Rp 100.000.
3. Daerah Istimewa Yogyakarta , naik Rp 68.000.
4. DKI Jakarta , naik Rp 139.837.
Kenaikan paling kecil 3 persen. Dan paling besar di Jawa Timur , 5 persen.
Tapi di Jakarta ada catatannya.
Aturan kenaikan ini dilakukan pada sejumlah sektor usaha yang tak terdampak pandemi.
Yang mana sektor usahanya? Menurut analisis ekonom, klaster telekomunikasi dan turunannya,
adalah industri yang sewajarnya menaikkan upah.
Karena bisnisnya hanya terkontraksi sedikit, kemudian justru melesat.
Menurut pemerintah pusat, sebaiknya pemerintah daerah juga menimbang sejumlah hal akibat
keputusan tak menaikkan upah.
Salah satunya penambahan angkatan kerja baru tahun depan.
Tapi menurut wakil pengusaha di Dewan Pengupahan Nasional, Adi Mahfudz Wuhadji, kebijakan
kepala daerah bisa dimaklumi.
Apalagi sebelum kenaikan sudah ada dialog antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah daerah.
UMP DKI Jakarta Gubernur DKI Jakarta , Anies Baswedan, mengeluarkan kebijakan asimetris
untuk upah minimum provinsi (UMP) tahun 2021.
Bagi perusahaan yang tidak terlalu terdampak dan terus tumbuh pada pandemi Covid-19, nilai
UMP dinaikkan sebesar 3,27 persen.
Anies mengatakan, kenaikan nilai UMP itu mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78
tahun 2015 tentang Pengupahan.
"Pemprov DKI Jakarta menetapkan besaran UMP DKI Jakarta tahun 2021 sebesar Rp
4.416.186,548 per bulan," kata Anies berdasarkan keterangan tertulis pada Senin (2/11/2020).
403
