Page 409 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 409
Judul Soal UMP 2021, Bupati Temanggung: Pemda Tak Diberi Kesempatan
untuk Membahas
Nama Media kumparan.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://kumparan.com/tugujogja/soal-ump-2021-bupati-temanggung-
pemda-tak-diberi-kesempatan-untuk-membahas-1uVihhwaS4G
Jurnalis Tugu Jogja
Tanggal 2020-11-02 14:40:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Muhammad Al Khadziq (Bupati Temanggung) Selasa lalu ada edaran kepada para
gubernur untuk tidak menaikkan upah provinsi dan besarannya sesuai dengan tahun lalu agar
juga dibuat ketetapan dengan batas akhir 30 Oktober 2020. Jadi pemerintah provinsi dan
pemerintah kabupaten tidak diberi kesempatan untuk membahas besaran upah. Karena antara
surat keluar hari Selasa hingga Sabtu tanggal 31 Oktober seluruhnya adalah masa-masa libur
bersama, sehingga tidak mungkin pemerintah daerah melakukan proses apalagi di Kabupaten
Temanggung
neutral - Muhammad Al Khadziq (Bupati Temanggung) Kemarin saya minta kepada Pak Gubernur
atas diskusi dengan para buruh di Temanggung, agar memohon ijin kepada Ibu Menteri supaya
batas waktunya tidak harus 31 Oktober. Tapi saya tidak tahu Pak Gubernur sudah komunikasi
dengan Bu Menteri atau tidak, tetapi tadi malam Pak Gubernur WA ke saya di Jawa Tengah
penetapan upah minimum kabupaten (UMK) diberi kesempatan sampai tanggal 21 November
2020
neutral - Muhammad Al Khadziq (Bupati Temanggung) Untuk menentukan indeks hidup layak
kan harus dilakukan survei terlebih dahulu. Maka saya minta kepada minta kepada BPS dan
Dewan Pengupahan untuk segera melakukan survei pasar menentukan indeksnya, kemudian
melakukan rapat pengupahan yang terdiri dari tri partit ini menentukan besaran UMK.
Selanjutnya akan kita laporkan kepada Gubernur yang mana UMK ini nantinya akan menjadi
salah satu komponen penentu UMP
Ringkasan
Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.04/2020 mengenai upah minimum
provinsi ( ), yang memutuskan bahwa pemerintah pusat memutuskan untuk tidak menaikkan
UMP tahun depan masih menjadi polemik. Alasan tidak naiknya UMP karena adanya pandemi ,
tetap menimbulkan pro kontra di masyarakat.
408
