Page 410 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020

SOAL UMP 2021, BUPATI TEMANGGUNG: PEMDA TAK DIBERI KESEMPATAN UNTUK
MEMBAHAS
Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.04/2020 mengenai upah minimum
provinsi ( ), yang memutuskan bahwa pemerintah pusat memutuskan untuk tidak menaikkan
UMP tahun depan masih menjadi polemik. Alasan tidak naiknya UMP karena adanya pandemi ,
tetap menimbulkan pro kontra di masyarakat.

Bupati Temanggung, Muhammad Al Khadziq mengatakan, soal penentuan UMP 2021 memang
sudah ada aturan dari pemerintah pusat. Pada SE tersebut para Gubernur diminta untuk
membuat penetapan upah 2021 dengan batasan akhir 30 Oktober 2020. Dengan waktu mepet
dan masih masuk masa libur maka pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi tidak diberi
kesempatan untuk membahas lebih lanjut.

"Selasa lalu ada edaran kepada para gubernur untuk tidak menaikkan upah provinsi dan
besarannya sesuai dengan tahun lalu agar juga dibuat ketetapan dengan batas akhir 30 Oktober
2020. Jadi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten tidak diberi kesempatan untuk
membahas besaran upah. Karena antara surat keluar hari Selasa hingga Sabtu tanggal 31
Oktober seluruhnya adalah masa-masa libur bersama, sehingga tidak mungkin pemerintah
daerah melakukan proses apalagi di Kabupaten Temanggung," katanya Senin (2/11/2020).

Atas persoalan ini Bupati Khadziq pun kemudian melakukan komunikasi dengan Gubernur , ,
setelah pihaknya melakukan diskusi dengan para buruh di Kabupaten Temanggung dan Dinas
Tenaga Kerja. Intinya mendorong Gubernur Ganjar agar batas waktu penetapan UMP jangan
sampai 31 Oktober.

"Kemarin saya minta kepada Pak Gubernur atas diskusi dengan para buruh di Temanggung, agar
memohon ijin kepada Ibu Menteri supaya batas waktunya tidak harus 31 Oktober. Tapi saya
tidak tahu Pak Gubernur sudah komunikasi dengan Bu Menteri atau tidak, tetapi tadi malam Pak
Gubernur WA ke saya di Jawa Tengah penetapan upah minimum kabupaten (UMK) diberi
kesempatan sampai tanggal 21 November 2020," katanya.
Khadziq menuturkan, maka untuk UMK pihaknya masih punya waktu untuk membahasnya. Ia
pun sudah meminta kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung dan Asisten II agar
segera berkoordinasi dengan Biro Pusat Statistik, berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan dan
tripartit agar segera menggelar rapat bersama. Langkah itu guna menyusun besaran upah
minimum kabupaten tahun 2021, mengingat penentuan angka UMK ini harus berdasar kepada
indeks kebutuhan hidup layak.

"Untuk menentukan indeks hidup layak kan harus dilakukan survei terlebih dahulu. Maka saya
minta kepada minta kepada BPS dan Dewan Pengupahan untuk segera melakukan survei pasar
menentukan indeksnya, kemudian melakukan rapat pengupahan yang terdiri dari tri partit ini
menentukan besaran UMK. Selanjutnya akan kita laporkan kepada Gubernur yang mana UMK ini
nantinya akan menjadi salah satu komponen penentu UMP," terangnya.

409