Page 414 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020

Sehingga, kata Kang Emil, bisa dibayangkan bahwa sekitar 60 persen industri dari semua industri
yang ada di Indonesia itu ada di Provinsi Jabar.
Kang Emil menuturkan berdasarkan hasil kajian dan kesepakatan di Dewan Pengupahan Jawa
Barat dinyatakan bahwa apabila upah minimum tahun ini dipaksakan naik, akan banyak
perusahaan yang gulung tikar dan akhirnya berujung pada PHK pegawainya.

"Nah, hasil kajiannya dan kesepakatannya, kalau ada kenaikan, si manufaktur yang sudah
terpuruk ini akan lebih terpuruk lagi, sehingga nanti ujungnya PHK. Kan justru kasihan, lebih
terpuruk lagi," katanya.

Oleh karena itu, orang nomor satu di Provinsi Jabar itu mengimbau kepada seluruh pekerja dan
masyarakat untuk memaklumi krisis akibat pandemi Covid-19 ini terkait penetapan UMP Jabar
Tahun 2021.

"Makanya saya mohon dipermaklumkan dan tidak bisa diperbandingkan, karena tadi di Jateng
begitu, di DKI Jakarta ada syarat kan, karena kami industrinya mayoritas ada di Jabar," kata dia.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil menetapkan upah minimum provinsi
(UMP) Provinsi Jabar Tahun 2021 sebesar 1.810.351,36 rupiah, keputusan tersebut tertuang
dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.722-Yanbangsos/2020 tentang Upah
Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2021.

Besaran nilai UMP Jawa Barat Tahun 2021 sama dengan nilai UMP Jawa Barat Tahun 2020, yakni
sebesar 1.810.351,36 rupiah.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jabar Rachmat Taufik
Garsadi mengatakan dalam menetapkan UMP Tahun 2021, Pemprov Jabar mengacu pada surat
edaran Menakertrans melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.04/X/2020
Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Covid-19.

"Ini dasarnya dari penetapan UMP Jabar untuk 2021," kata Taufik. Ant/N-3.

413