Page 416 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 416
Pemprov Jabar mengacu pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor
M/11/HK.04/X/2020 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19).
"Itu kan sesuai dengan surat edaran, kenapa (UMP Jabar 2021 tidak naik), karena 60 persen
industri di Indonesia ada di Jawa Barat dan saat (pandemi) COVID-19 yang paling terdampak itu
adalah manufaktur," kata Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, di Bandung, Senin
(2/11/2020).
Sehingga, kata Emil, bisa dibayangkan bahwa sekitar 60 persen industri dari semua industri yang
ada di Indonesia itu ada di Provinsi Jabar.
Emil mengklaim keputusan ini berdasarkan hasil kajian dan kesepakatan di Dewan Pengupahan
Jawa Barat. Ia mengatakan apabila upah minimum 2021 dipaksakan naik, akan banyak
perusahaan yang gulung tikar dan berujung pada PHK pegawai.
"Nah, hasil kajiannya dan kesepakatannya, kalau ada kenaikan, si manufaktur yang sudah
terpuruk ini akan lebih terpuruk lagi, sehingga nanti ujungnya PHK. Kan justru kasihan, lebih
terpuruk lagi," katanya.
Oleh karena itu, Emil mengimbau kepada seluruh pekerja dan masyarakat untuk memaklumi
krisis akibat pandemi COVID-19 ini terkait penetapan UMP Jabar Tahun 2021.
"Makanya saya mohon dipermaklumkan dan tidak bisa diperbandingkan, karena tadi di Jateng
begitu, di DKI Jakarta ada syarat kan, karena kami industrinya mayoritas ada di Jabar," kata dia.
415
