Page 420 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020

Menanggapi hal tersebut, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengumumkan tidak akan
adanya kenaikkan upah mininimum pada tahun 2021, baik Upah Minimum Provinsi (UMP),
maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah
Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang secara
langsung disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

Pemerintah mengatakan bahwa alasan tidak menaikkan upah minimum dikarenakan kondisi
perekonomian yang anjlok akibat Covid-19 dan sedang dalam masa pemulihan. Jika keputusan
menaikkan upah minimum diambil, tentunya akan memberatkan para pengusaha terutama
dalam kemampuan perusahaan untuk memenuhi hak pekerja/buruh, termasuk dalam hal upah.

Menanggapi putusan Menteri Ketenagakerjaan, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea. Beliau menyatakan menolak keputusan pemerintah yang
tidak menaikkan upah minimum (UMP) di tahun 2021.
Menurutnya, keputusan tersebut akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat yang semakin
menurun. Terlebih lagi, dampak anjloknya perekonomian akibat Covid-19 sangat dirasakan oleh
masyarakat buruh, bukan hanya para pengusaha saja yang terdampak imbasnya.

Andi Gani Nena Wea meminta pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan tersebut.
Menurutnya, pemerintah harus mengajak bicara serikat buruh sebelum memutuskan.

Dirinya mengakui pengusaha memang banyak yang lagi dalam kondisi susah. Tapi buruh juga
jauh lebih susah. Seharusnya pemerintah bisa bersikap lebih adil, yaitu tetap ada kenaikan UMP
2021.

419