Page 417 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 417
Judul Apindo Sebut Kenaikan Upah di Sejumlah Daerah Persulit Dunia Usaha
Nama Media bisnis.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20201102/12/1312387/apindo-sebut-
kenaikan-upah-di-sejumlah-daerah-persulit-dunia-usaha
Jurnalis Rahmad Fauzan
Tanggal 2020-11-02 14:28:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia) Dengan penetapan
upah yang tidak sesuai dengan SE, dapat dipastikan akan semakin mempersulit dunia usaha
yang pada ujungnya akan menyebabkan gelombang PHK besar-besaran dalam kondisi krisis
positive - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia) Dengan berbagai
proses dialog dan diskusi, kami berusaha untuk dapat memahami keputusan pemerintah,
sehingga pemerintah pusat menetapkan UM 2021 sama dengan 2021
neutral - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional) Kondisi ini sebetulnya
membuat dunia usaha menjadi tidak kompetitif. Penetapan UM 2021 sama dengan 2020
merupakan jalan tengah meskipun sulit kami terima
Ringkasan
Asosiasi Pengusaha Indonesia menilai keputusan sejumlah gubernur untuk tetap menaikkan
upah minimum provinsi (UMP) mempersulit kondisi dunia usaha.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan
keputusan untuk menaikkan UMP tidak sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Nomor M/11/HK.04/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun
2021.
APINDO SEBUT KENAIKAN UPAH DI SEJUMLAH DAERAH PERSULIT DUNIA USAHA
Asosiasi Pengusaha Indonesia menilai keputusan sejumlah gubernur untuk tetap menaikkan
upah minimum provinsi (UMP) mempersulit kondisi dunia usaha.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan
keputusan untuk menaikkan UMP tidak sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri
416