Page 408 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 408
BPS. Unsur pengusaha tidak berkeberatan atas kenaikan Upah Minimum sebesar 3,33%," kata
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sekaligus Ketua Dewan Pengupahan Provinsi
DIY, Aria Nugrahadi.
3. Jawa Tengah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP)
tahun 2021 naik 3,27 persen.
Keputusan ini, didasarkan atas PP Nomor 78 Tahun 2015 yang memperhitungkan pertumbuhan
ekonomi dan inflasi.
Kenaikan UMP Jateng diumumkan secara resmi oleh Gubernus Ganjar Pranowo di Puri Gedeh,
Jumat (30/10/2020) petang. Ia didampingi Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Jawa Tengah Sakina Rosellasari.
Dilansir dari laman resmi Pemprov Jawa Tengah , Gubernur Ganjar menyebut penetapan UMP
telah melalui proses pembahasan dan pertemuan dengan Dewan Pengupahan Provinsi, yang
terdiri dari wakil pengusaha, pekerja, dan pemerintah.
Menurutnya, UMP ini merupakan pedoman bagi pemerintah Kabupaten atau Kota di Jateng,
untuk menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
"Tanggal 28 Oktober 2020, kami tandatangani UMP provinsi Rp1.798.979,12. (naik
Rp56.963,90). Ini merupakan pedoman untuk seluruh kabupaten kota yang ada, di mana mereka
akan menyiapkan UMK, mereka punya waktu hingga tanggal (tenggat) 21 November," papar
Ganjar.
4. Jawa Timur Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi
sebesar 5,65 persen, dari sebelumnya sebesar Rp1.768.000 menjadi Rp1.868.777 pada 2021.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, keputusan untuk menaikkan UMP
Provinsi Jawa Timur kurang lebih sebesar Rp100.000 tersebut, sudah disepakati dalam rapat
bersama Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur pekan lalu.
"Dewan Pengupahan melaporkan kepada saya, akhirnya diputuskan bahwa ada kenaikan UMP
sebesar Rp100.000, atau setara dengan 5,65 persen dari UMP yang sebelumnya," kata Khofifah,
di Kota Malang, Jawa Timur, Minggu (1/11/2020), sebagaimana dilansir Antara.
Khofifah menambahkan, keputusan tersebut ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa
Timur Nomor 188/498//KPTS/013/2020 Tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun
2021, yang ditandatangi pada 31 Oktober 2020.
Dalam beleid tersebut, disebutkan bahwa para pengusaha yang telah memberikan upah lebih
tinggi dari ketetapan UMP tersebut, dilarang mengurangi atau menurunkan upah, kemudian,
pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari ketetapan UMP.
"Ketika kita memutuskan UMP, maka sesungguhnya, UMP ini masa berlakunya sampai ada
keputusan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)," kata Khofifah.
407
