Page 400 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020

Judul DPRD Jabar Sesalkan UMP 2021 Tidak Naik, Juga Tidak Bisa Salahkan
Pengusaha dan Pemerintah
Nama Media jabar.tribunnews.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://jabar.tribunnews.com/2020/11/02/dprd-jabar-sesalkan-ump-
2021-tidak-naik-juga-tidak-bisa-salahkan-pengusaha-dan-pemerintah
Jurnalis Muhamad Syarif Abdussalam
Tanggal 2020-11-02 14:43:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Oleh Soleh (Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat) UMP yang tidak naik di Jabar,
tentu DPRD Jabar sangat menyesalkan ya, menyesalkan terhadap keputusan itu. Tetapi DPRD
Jabar juga memahami tentang kondisi pandemi Covid-19 ini. Ya, tidak di-PHK juga sekarang mah
sudah untung, istilahnya

negative - Oleh Soleh (Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat) Tetapi memang DPRD Jabar juga
melihat secara faktual yang hari ini terjadi. Hotel tidak jalan, restoran juga tidak jalan, mobilisasi
orang dan mobilisasi barang juga tidak jalan. Barangkali ini akibat pandemi, konsumsi juga
menjadi kurang

positive - Oleh Soleh (Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat) Bertahan juga sudah syukur
sebenarnya. Jadi semua harus menyadari hal ini, bahwa ini musibah. Bukan ketidakberpihakan
kepada masyarakat. Bukan tidak ada perhatian kepada masyarakat, tetapi bahwa ini musibah
yang dialami oleh dunia, oleh semua umat di belahan dunia

neutral - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jabar)
Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, bahwa gubernur selambat-
lambatnya harus menetapkan dan mengumumkan UMP pada tanggal 1 November. Kewajiban
itu harus dilaksanakan

neutral - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jabar)
Aturan terkait penetapan upah minimum ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015.
Yang pertama bahwa lima tahun setelah penetapan PP ini segera ditetapkan kebutuhan hidup
layak (KHL)

neutral - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jabar)
Aturan mengenai penggunaan KHL sudah keluar, yakni Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
(Permenaker) Nomor 18 Tahun 2020. Aturan itu mengharuskan Dewan Pengupahan Provinsi
segera menetapkan KHL berdasarkan data-data dari BPS (Badan Pusat Statistik)

neutral - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jabar)
Sampai saat ini, kami belum menerima rilis data inflasi untuk triwulan ke III 2020 dari BPS.
399