Page 399 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 399
Namun demikian, terdapat beberapa daerah yang justru menaikkan upah minimum mereka,
seperti Jawa Tengah, DKI Jakarta hingga Yogyakarta. Pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi
Pengusaha Indonesia (Apindo) pun menyayangkan keputusan para kepala daerah tersebut.
"Tentu ini memang menjadi otoritasnya kepala daerah, hanya kami menyesalkanlah, artinya
keputusan ini tidak memperhatikan kondisi secara umum," kata Ketua Umum Apindo, Hariyadi
Sukamdani dalam konferensi pers, Senin (2/11).
Dia menilai, di kondisi pandemi seperti saat ini, UMP 2021 justru direkomendasikan untuk tidak
dinaikkan. Sebab, jika menggunakan formula penentuan upah minimum pada Peraturan
Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, UMP justru bakal turun.
"Perhitungannya dilihat dari ekonomi nasional dan inflasi. Kalau pakai rumus itu hasilnya negatif
karena ekonomi kita -5,32 persen (kuartal II) dan inflasi 1,24 persen. Jadi kalau ditambahkan,
masih minus 3 persen. Nggak mungkin kalau pakai formula minus, yang ada nanti upahnya
turun, sehingga direkomendasikan upahnya tetap," jelas Hariyadi.
Tak Perhatikan Kondisi Secara Umum Kendati, otoritas yang menentukan upah minimum
tersebut tetaplah berasal dari kepala daerah. Oleh karenanya, Apindo menyayangkan sikap
kepala daerah yang dinilai tidak memperhatikan hal tersebut.
"Ini dasar acuan angkanya, kalau dikembalikan dengan regulasi yang ada malah turun. Jadi yang
diambil kepala daerah ini nggak memperhatikan secara umum kondisi sebenarnya," katanya.
[idr] Tak Perhatikan Kondisi Secara Umum.
398
