Page 391 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 391
Hariyadi menilai para pemimpin daerah telah mengabaikan Surat Edaran (SE) Menteri
Ketanagakerjaan Nomor M/11/HK.04/2020. Diketahui, SE itu mengatur tentang Penetapan Upah
Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19 yang sama di 2020.
"Ini menjadi kontradiktif dengan kondisi yang ada. Jadi yang diambil kepala daerah ini tidak
memperhatikan aturan, juga kondisi secara umum," pungkasnya.
Lebih lanjut, dia menekankan situasi pandemi covid-19 memukul hampir seluruh sektor usaha.
Menurutnya, pelaku usaha kini sulit membayar upah pekerja seperti situasi normal.
"Tentu tidak mungkin pakai itu. Sehingga direkomendasikan upahnya tetap," kata Hariyadi.
Penerbitan SE Menteri Ketenagakerjaan bertujuan memberikan perlindungan dan
keberlangsungan bekerja bagi pekerja atau buruh. Serta, menjaga kelangsungan usaha di
tengah pandemi. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian terhadap penetapan UMP 2021.
Namun, di DKI Jakarta misalnya, pemerintah setempat memutuskan untuk menaikkan UMP
2021. Kenaikan UMP menjadi Rp4,4 juta berlaku bagi perusahaan yang tidak terdampak pandemi
covid-19. Sementara itu, perusahaan yang mengalami tekanan berat, diperbolehkan memakai
UMP 2020.(OL-11).
390
