Page 389 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 389
menghadapi hajatan besar di 2024. Mengingat kebijakan ini cukup populis untuk mendulang
suara. ( Ketua Umum APINDO, Hariyadi B. Sukamdani mengatakan, sangat tidak tepat
sebenarnya jika keputusan untuk menaikan UMP sebagai langkah politik. Karena nama-nama
kepala daerah tersebut justru yang paling santer diisukan untuk maju sebagai Calon Presiden
pada 2024 mendatang.
"Mereka itu enggak pilkada tapi rasanya mau pilpres 2024. Tapi saya tidak ke sana. Kalau seingat
saya sih, nama-nama ini yang berpoling akan berkompetisi," ujarnya dalam acara konferensi
pers di kantor APINDO, Senin (2/11/2020).
Namun terlepas dari langkah politik yang dilakukan para gubernur, keputusan tersebut sangat
disayangkan. Hariyadi menilai para pemerintah daerah tidak melihat kondisi yang terjadi saat ini
ketika sebagian besar pengusaha terkena dampak pandemi Covid-19.
Lagi pula lanjut Hariyadi, jika mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang
pengupahan mengamanatkan peninjauan komponen dan jenis KHL dalam jangka waktu 5 (lima)
tahun melalui penetapan Menaker dengan mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan
Nasional (Depenas). Salah satu komponen dalam penetapan UMP adalah mengacu pada
pertumbuhan ekonomi dan inflasi.
Jika mengacu pada peraturan tersebut maka upah minimum akan mengalami penurunan.
Mengingat ekonomi Indonesia masih diprediksi akan mengalami minus pada akhir tahun nanti.
( "Kami menyanyangkan karena para gubernur ini tidak melihat kondisi yang ada. Tapi kami
tidak akan melakukan gugatan," jelasnya.
(uka).
388
