Page 470 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020

"Untuk penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota, kabupaten/kota mempunyai waktu terakhir
(menetapkan upah minimum) pada tanggal 21 November," katanya.
UMP di Pulau Jawa Berikut ini daftar upah minimum provinsi atau UMP tahun 2021 di Pulau Jawa.

Dari enam provinsi, ada dua provinsi yang memutuskan tak menaikkan UMP. Ini sesuai dengan
anjuran Menteri Tenaga Kerja.

Empat provinsi lainnya memilih menaikkan UMP 2021.

Sesuai Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.04/2020, seluruh provinsi di
Pulau Jawa telah menetapkan UMP tahun 2021.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memutuskan untuk tidak
menaikkan upah minimum di tahun depan.

Alasannya, karena banyak dunia usaha terpukul akibat pandemi Covid-19.

Sementara untuk Upah Minimum Kabupaten/Kota atau UMK, diumumkan bupati/wali kota
selambat-lambatnya pada 21 November 2019.

Sebagai informasi, kenaikan upah minimum baik, UMP dan UMK, diatur di dalam Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2020 dan juga Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 78 Tahun 2015.

Ini daftar UMP 2021 dari mulau tertinggi hingga terendah di Pulau Jawa: UMP DKI Jakarta
Kenaikan Rp 139.837 (naik 3,27 persen) UMP Banten (tidak naik) UMP Jawa Barat (tidak naik)
UMP Jawa Timur Kenaikan Rp 100.000 (naik 5,65 persen) UMP Jawa Tengah Naik Rp 56.964
(naik 3,27 persen) UMP DI Yogyakarta Naik Rp 60.392 (naik 3,54 persen) Respon Menaker
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah merespons terkait keputusan beberapa
pemerintah daerah yang tidak mengikuti Surat Edaran (SE) mengenai penetapan upah minimum
2021.
Menurutnya, SE tersebut diterbitkan sebagai panduan atau pedoman bagi para kepala daerah
untuk mengatasi kondisi di daerahnya yang mengalami dampak pandemi Covid-19 terkait
dengan penetapan upah minimum 2021.

"Apabila ada daerah yang tidak mempedomani surat edaran tersebut dalam penetapan upah
minimumnya, hal tersebut tentunya sudah didasarkan pada pertimbangan dan kajian yang
mendalam mengenai dampak Covid-19 terhadap perlindungan upah pekerja dan kelangsungan
bekerja serta kelangsungan usaha di daerah yang bersangkutan," ujarnya kepada Kompas.com,
Minggu (1/11/2020).

Dengan demikian, ia menegaskan, surat edaran hanyalah referensi saja.

Sebab menurut dia, keputusan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan ranah dari
para gubernur.

"Sehingga apabila ada pertimbangan lain daerah semestinya sudah menghitung dengan prudent
(bijaksana)," ujarnya.
Beberapa provinsi di Indonesia sudah mengumumkan keputusan UMP. Pemerintah Pusat melalui
Kementerian Ketenagakerjaan sendiri sudah menetapkan bahwa UMP tahun 2021 sama dengan
tahun ini. Upah Minimum Tak Boleh Naik, Ini Daftar UMP dan UMK Tertinggi di Indonesia, Ada
yang dari Jabar Upah Minimum Provinsi Jabar Tak Naik, Buruh Majalengka Kecewa, Sebut
Pemerintah Tak Pro-Buruh.

469