Page 469 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020

Gubernur meminta pekerja dan masyarakat untuk memaklumi krisis akibat Covid-19 ini. Di lain
sisi, dengan jumlah manufaktur di Jawa Barat yang mencapai 60 persen total manufaktur
nasional, kondisi UMP ini tidak bisa dibandingkan dengan kenaikan UMP di sejumlah provinsi
lainnya.

"Makanya saya mohon dipermaklumkan, dan tidak bisa diperbandingkan. Karena tadi, di Jateng
begitu, di DKI ada syarat kan. Karena kami industrinya mayoritas ada di Jawa Barat," tuturnya.

Sebelumnya, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP)
Provinsi Jabar tahun 2021 sebesar Rp 1.810.351,36. Besaran UMP Jabar 2021 diatur dalam
Keputusan Gubernur Jabar Nomor 561/Kep.722-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum
Provinsi Jawa Barat Tahun 2021.

Penetapan tersebut pun sudah diumumkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Jabar Rachmat Taufik Garsadi dalam jumpa pers di Gedung Sate, Kota Bandung, Sabtu (31/10).

"Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, bahwa gubernur selambat-
lambatnya harus menetapkan dan mengumumkan UMP pada tanggal 1 November.

Kewajiban itu harus dilaksanakan," kata Rachmat.

Rachmat menyatakan, penetapan UMP Jabar mengikuti Surat Edaran (SE) Menteri Tenaga Kerja
Nomor M/ll/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi
COVID-19 dan Surat Rekomendasi Dewan Pengupahan Jabar Nomor Nomor 561/51/X/Depeprov
perihal Rekomendasi UMP Jabar 2021.

"Aturan terkait penetapan upah minimum ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun
2015. Yang pertama bahwa lima tahun setelah penetapan PP ini segera ditetapkan kebutuhan
hidup layak (KHL)," ucapnya.
"Aturan mengenai penggunaan KHL sudah keluar, yakni Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
(Permenaker) Nomor 18 Tahun 2020. Aturan itu mengharuskan Dewan Pengupahan Provinsi
segera menetapkan KHL berdasarkan data-data dari BPS (Badan Pusat Statistik)," katanya.

Akan tetapi, kata Rachmat, hingga rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jabar berlangsung
pada 27 Oktober, BPS belum merilis data-data KHL.

Selain itu, berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015, penetapan UMP itu dilandasi UMP tahun
berjalan dikalikan penambahan dari inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi.

"Sampai saat ini, kami belum menerima rilis data inflasi untuk triwulan ke III 2020 dari BPS.
Rencananya, data inflasi akan dirilis 2 November 2020. Sedangkan, laju pertumbuhan ekonomi
pada 4 November," katanya.

Rachmat menyatakan, jika merujuk pada inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi triwulan II 2020,
maka UMP Jabar dipastikan akan menurun.
Oleh karena itu, pihaknya mengikuti SE Menteri Tenaga Kerja Nomor M/ll/HK.04/X/2020.

"Kalau melihat data rilis BPS di triwulan II, maka LPE Jabar itu minus 5,98. Kalau melihat inflasi
di bulan September itu 1,7, maka UMP Jabar dipastikan turun. Jalan tengahnya, kami mengikuti
SE Menteri Tenaga Kerja untuk menetapkan UMP Tahun 2021 sama dengan UMP tahun
sebelumnya," katanya.

Rachmat juga mengatakan, dengan penetapan itu, maka upah minimum kabupaten/kota di
Provinsi Jabar harus lebih besar dari UMP Jabar tahun 2021.

468