Page 468 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 468
negative - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jabar)
Kalau melihat data rilis BPS di triwulan II, maka LPE Jabar itu minus 5,98. Kalau melihat inflasi
di bulan September itu 1,7, maka UMP Jabar dipastikan turun. Jalan tengahnya, kami mengikuti
SE Menteri Tenaga Kerja untuk menetapkan UMP Tahun 2021 sama dengan UMP tahun
sebelumnya
neutral - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jabar)
Untuk penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota, kabupaten/kota mempunyai waktu terakhir
(menetapkan upah minimum) pada tanggal 21 November
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Apabila ada daerah yang tidak mempedomani
surat edaran tersebut dalam penetapan upah minimumnya, hal tersebut tentunya sudah
didasarkan pada pertimbangan dan kajian yang mendalam mengenai dampak Covid-19 terhadap
perlindungan upah pekerja dan kelangsungan bekerja serta kelangsungan usaha di daerah yang
bersangkutan
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sehingga apabila ada pertimbangan lain
daerah semestinya sudah menghitung dengan prudent (bijaksana)
Ringkasan
Kondisi industri atau manufaktur di Jawa Barat yang sangat terdampak buruk oleh pandemi
Covid-19 menjadi salah satu penyebab utama Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat tahun
2021 tidak naik dari tahun lalu.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan keputusan tersebut pun sesuai dengan Surat
Edaran (SE) Menteri Tenaga Kerja Nomor M/ll/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum
Tahun 2021 Pada Masa Pandemi COVID-19.
4 PROVINSI DI PULAU JAWA NAIKKAN UMP, MENGAPA JABAR TIDAK MENAIKKAN?
INI PENJELASAN RIDWAN KAMIL
Kondisi industri atau manufaktur di Jawa Barat yang sangat terdampak buruk oleh pandemi
Covid-19 menjadi salah satu penyebab utama Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat tahun
2021 tidak naik dari tahun lalu.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan keputusan tersebut pun sesuai dengan Surat
Edaran (SE) Menteri Tenaga Kerja Nomor M/ll/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum
Tahun 2021 Pada Masa Pandemi COVID-19.
"Kenapa, karena 60 persen industri di Indonesia, ada di Jawa Barat. Dan saat Covid-19, yang
paling terdampak itu adalah manufaktur. Jadi bayangin ya, 60 persen industri dari semua industri
di Indonesia adanya di Jawa Barat," kata Gubernur saat ditemui di Kantor DPRD Jabar, Senin
(2/11).
Berdasarkan hasil kajian dan kesepakatan di Dewan Pengupahan Jawa Barat, tuturnya, jika upah
minimum tahun ini dipaksakan naik, maka akan banyak perusahaan yang gulung tikar dan
akhirnya berujung pada PHK karyawannya.
"Nah hasil kajiannya, dan kesepakatannya, kalau ada kenaikan, si manufaktur yang sudah
terpuruk ini akan lebih terpuruk lagi, sehingga nanti ujungnya PHK. Kan kasihan lah justru, lebih
terpuruk lagi," tuturnya.
467
