Page 467 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020

Judul 4 Provinsi di Pulau Jawa Naikkan UMP, Mengapa Jabar Tidak
Menaikkan? Ini Penjelasan Ridwan Kamil
Nama Media jabar.tribunnews.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://jabar.tribunnews.com/2020/11/02/4-provinsi-di-pulau-jawa-
naikkan-ump-mengapa-jabar-tidak-menaikkan-ini-penjelasan-ridwan-
kamil
Jurnalis Muhamad Syarif Abdussalam
Tanggal 2020-11-02 12:41:00
Ukuran 0

Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Ridwan Kamil (Gubernur) Kenapa, karena 60 persen industri di Indonesia, ada di Jawa
Barat. Dan saat Covid-19, yang paling terdampak itu adalah manufaktur. Jadi bayangin ya, 60
persen industri dari semua industri di Indonesia adanya di Jawa Barat

negative - Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat) Nah hasil kajiannya, dan kesepakatannya, kalau
ada kenaikan, si manufaktur yang sudah terpuruk ini akan lebih terpuruk lagi, sehingga nanti
ujungnya PHK. Kan kasihan lah justru, lebih terpuruk lagi

negative - Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat) Makanya saya mohon dipermaklumkan, dan
tidak bisa diperbandingkan. Karena tadi, di Jateng begitu, di DKI ada syarat kan. Karena kami
industrinya mayoritas ada di Jawa Barat

neutral - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jabar)
Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, bahwa gubernur selambat-
lambatnya harus menetapkan dan mengumumkan UMP pada tanggal 1 November. Kewajiban
itu harus dilaksanakan

neutral - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jabar)
Aturan terkait penetapan upah minimum ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015.
Yang pertama bahwa lima tahun setelah penetapan PP ini segera ditetapkan kebutuhan hidup
layak (KHL)

neutral - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jabar)
Aturan mengenai penggunaan KHL sudah keluar, yakni Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
(Permenaker) Nomor 18 Tahun 2020. Aturan itu mengharuskan Dewan Pengupahan Provinsi
segera menetapkan KHL berdasarkan data-data dari BPS (Badan Pusat Statistik)

neutral - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jabar)
Sampai saat ini, kami belum menerima rilis data inflasi untuk triwulan ke III 2020 dari BPS.
Rencananya, data inflasi akan dirilis 2 November 2020. Sedangkan, laju pertumbuhan ekonomi
pada 4 November
466