Page 18 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 SEPTEMBER 2020
P. 18

Judul               Menunggu Omnibus Law

                Nama Media          Ekonomi Neraca
                Newstrend           Omnibus Law

                Halaman/URL         Pg2
                Jurnalis            Tajuk

                Tanggal             2020-09-14 05:50:00
                Ukuran              224x62mmk

                Warna               Hitam/Putih
                AD Value            Rp 4.480.000
                News Value          Rp 13.440.000

                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi

                Sentimen            Positif



              Ringkasan

              Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang saat ini draftnya digodokdi DPR memicu keberatan dari
              para  buruh  di  Indonesia.  Padahal,  Omnibus  law  Ciptaker  ini  disusun  karena  pemerintah
              mengalami kesulitan untuk memperbaiki iklim investasi di dalam negeri. Masalah utama yang
              muncul dari iklim investasi yang tidak kunjung membaik adalah dari aspek regulasi investasi.
              Banyaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih pada lintas sektoral maupun
              antara pemerintah pusat dan daerah sudah sejak lama dikeluhkan oleh pengusaha. Izin investasi
              dengan satu pintu (one stop service) hanya diterapkan pada daerah tertentu, dan bukan menjadi
              standar operasional perizinan investasi secara nasional.




              MENUNGGU OMNIBUS LAW

              Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang saat ini draftnya digodokdi DPR memicu keberatan dari
              para  buruh  di  Indonesia.  Padahal,  Omnibus  law  Ciptaker  ini  disusun  karena  pemerintah
              mengalami kesulitan untuk memperbaiki iklim investasi di dalam negeri. Masalah utama yang
              muncul dari iklim investasi yang tidak kunjung membaik adalah dari aspek regulasi investasi.
              Banyaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih pada lintas sektoral maupun
              antara pemerintah pusat dan daerah sudah sejak lama dikeluhkan oleh pengusaha. Izin investasi
              dengan satu pintu (one stop service) hanya diterapkan pada daerah tertentu, dan bukan menjadi
              standar operasional perizinan investasi secara nasional.

              Kondisi aktual saat ini terkait dengan iklim investasi Indonesia menunjukkan masih banyak aspek
              yang perlu diperbaiki. Indonesia menempati peringkat 73 untuk kemudahan berusaha (ease of
              doing business) versi Bank Dunia. Peringkat ini berada di bawah ne-gara-negara dengan skala
              perekonomian  yang  lebih  kecil  dibandingkan  Indonesia,  yaitu  Jamaika  (71),  Vietnam  (70),
              Uzbekistan (69) dan Oman yang menempati peringkat 68.
                                                           17
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23