Page 15 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 SEPTEMBER 2020

pelatihan. Ada yang setelah diberi pelatihan, kemudian di beri insentif dana. Nah, insentif inilah
saya kira yang sangat dibutuhkan," ungkapnya.

Dia menambahkan, program Kartu Prakerja juga bukan solusi atas tingginya pengangguran
akibat pandemi. "Saya kira bukan solusi juga. Mengatasi pengangguran itu, harus dibantu
stimulus pada perusahaan yang mau bangkrut. Dengan begitu, perusahaan yang dibantu
setidaknya masih bisa bernapas sehingga tidak memilih opsi merumahkan ataupun PHK,"
ungkapnya.

Adapun maksud pemerintah memberikan Kartu Prakerja dalam rangka menumbuhkan minat
sebagai wiraswasta, dinilainya belum tepat dalam kondisi seperti ini. "Kalau kondisi seperti ini
saya kira tidak tepat. Karena hampir semua masyarakat dipastikan menahan konsumsinya,"
katanya.

Menurut Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah, dalam
masa pandemi Covid-19 ini program Kartu Prakerja jelas tidak akan bisa menjadi solusi menekan
angka pengangguran apalagi menciptakan wirausaha.

"Pemerintah berasumsi pelatihan ini efektif meningkatkan kualitas tenaga kerja. Namun
sejatinya, permintaan terhadap tenaga kerja menurun akibat pandemi maka penyerapan tenaga
kerja tetap tidak terjadi," ujar Piter.

Apalagi, tambah dia, hingga saat ini masyarakat juga bisa pahami belum ada bukti pelatihan
yang diselenggarakan dengan bantuan Kartu Prakerja benar-benar efektif meningkatkan kualitas
tenaga kerja. "Belum ada bukti pelatihan pra kerja berdampak efektif," ujarnya.

Pengamat ekonomi Nailul Huda menilai jumlah 22 juta yang mendaftar Kartu Prakerja artinya
banyak sekali yang butuh bantuan insentif masa pandemi ini. "Jadi bila hanya bisa bantu 25%
dari total yang membutuhkan, harusnya pemerintah malu ya," ujar Nailul.

Lebih baik, menurutnya, bantuan diberikan semuanya melalui jalur ban tuan tunai saja.

Karena bila pemerintah mendorong wirausaha tapi kondisinya sekarang permintaan konsumsi
masyarakat yang sedang turun, artinya tetap berat. "Karena sama saja siapa yang mau beli
nanti?" ujarnya.

Ketua Konfederasi Perjuangan Buruh Indonesia (KPBI) Ilhamsyah menilai Kartu Pra kerja sangat
tidak tepat sasaran terlebih pelatihan dilakukan secara daring tidak akan banyak meningkatkan
keahlian.

"Kartu Prakerja itu seharusnya diprioritaskan bagi orang-orang yang akan masuk dunia kerja
atau orang yang baru lulus sekolah bukan buat buruh yang ter-PHK. Kalau dilihat dari kurikulum
pelatihan melalui Online, itu juga banyak yang kurang tepat," tegasnya.

Menurut dia, saat ini banyak buruh yang ter-PHK atau dirumahkan sehingga seharusnya
pemerintah fokus untuk memberikan insentif langsung pada buruh yang ter-PHK atau yang
dirumahkan dan tidak diiupah.

Meski dinilai belum tepat, dalam pelatihan tersebut diharapkan bisa bermanfaat dalam
menumbuhkan jiwa wirausaha. Jadi dalam program Kartu Prakerja ini, pemerintah tidak hanya

14