Page 253 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 SEPTEMBER 2020
P. 253
Judul Beleid Ini Diterbitkan Agar Pengusaha dan Buruh Mampu Bertahan
Menghadapi Pandemi
Nama Media hukumonline.com
Newstrend Diskon Iuran BPJS Ketenagakerjaan
Halaman/URL https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f5c6b79e7e4f/beleid-ini-
diterbitkan-agar-pengusaha-dan-buruh-mampu-bertahan-menghadapi-
pandemi
Jurnalis Ady Thea DA
Tanggal 2020-09-12 13:32:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) PP tersebut diterbitkan supaya perusahaan
dan pekerja bisa terus bertahan hingga ekonomi nasional pulih yang terpuruk akibat pandemi
Covid-19
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Relaksasi iuran BPJS Ketenagakerjaan
diharapkan dapat memberikan ruang gerak lebih dalam bagi para pengusaha dalam
mengalokasikan dana operasional perusahaan
positive - Agus Susanto (Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan) Kami menyambut baik dan siap
menjalankan kebijakan pemerintah ini untuk menjaga iklim usaha tetap tumbuh di tengah kondisi
pandemik dalam kerangka Pemulihan Ekonomi Nasional
Ringkasan
Pandemi Covid-19 berdampak hampir meliputi seluruh sektor kehidupan masyarakat, tak
terkecuali bidang ketenagakerjaan. Sebagai upaya membantu pelaku hubungan industrial
menghadapi pandemi, pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan salah satunya PP
No.49 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama
Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan
beleid ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi peserta, kelangsungan usaha, dan
kesinambungan penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan selama wabah Covid-
19.
BELEID INI DITERBITKAN AGAR PENGUSAHA DAN BURUH MAMPU BERTAHAN
MENGHADAPI PANDEMI
Pandemi Covid-19 berdampak hampir meliputi seluruh sektor kehidupan masyarakat, tak
terkecuali bidang ketenagakerjaan. Sebagai upaya membantu pelaku hubungan industrial
252
