Page 254 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 SEPTEMBER 2020
P. 254
menghadapi pandemi, pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan salah satunya PP
No.49 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama
Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan
beleid ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi peserta, kelangsungan usaha, dan
kesinambungan penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan selama wabah Covid-
19.
"PP tersebut diterbitkan supaya perusahaan dan pekerja bisa terus bertahan hingga ekonomi
nasional pulih yang terpuruk akibat pandemi Covid-19," ujar Ida sebagaimana dirilis, Rabu (8/9).
Penyesuaian iuran ini dilakukan melalui tiga bentuk.
Pertama , kelonggaran batas waktu iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian
(JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP) setiap bulan. Batas waktu iuran
dilonggarkan dari tanggal 15 menjadi tanggal 30 bulan berikutnya.
Kedua , keringanan iuran JKK dan JKM sebesar 99 persen dari kewajiban iuran setiap bulan.
Ketiga , penundaan pembayaran sebagian iuran JP sebesar 99 persen dari kewajiban setiap
bulan. Kebijakan ini berlaku sejak Agustus 2020 sampai Januari 2021.
Ida berhadap regulasi ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan
jaminan sosial ketenagakerjaan dan meringankan beban pemberi kerja dan peserta dalam
memenuhi kewajiban membayar iuran. "Relaksasi iuran BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat
memberikan ruang gerak lebih dalam bagi para pengusaha dalam mengalokasikan dana
operasional perusahaan," ujarnya.
Mengacu hasil survei LIPI, Badan litbang Ketenagakerjaan Kemenaker, dan Lembaga Demografi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia periode 24 April 2020 sampai 2 Mei 2020 Ida
menyebut pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi aspek ketenagakerjaan. Melemahnya
perekonomian dan penurunan produktivitas akibat Covid-19 berdampak terhadap pekerja dan
pemberi kerja. Hal ini berpotensi mempengaruhi kepatuhan dalam memenuhi kewajiban untuk
membayar iuran jaminan sosial. Stimulus yang selama ini diterbitkan pemerintah diharapkan
dapat meringankan beban ekonomi pemberi kerja dan buruh.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, menambahkan relaksasi iuran ini
merupakan bentuk stimulus yang diberikan pemerintah kepada pemberi kerja untuk melengkapi
stimulus yang diberikan pemerintah kepada pekerja melalui bantuan subsidi upah. "Kami
menyambut baik dan siap menjalankan kebijakan pemerintah ini untuk menjaga iklim usaha
tetap tumbuh di tengah kondisi pandemik dalam kerangka Pemulihan Ekonomi Nasional," ungkap
Agus Susanto.
Kebijakan ini akan berdampak terhadap kondisi finansial BPJS Ketenagakerjaan. Namun Agus
mengatakan BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan berbagai efisiensi. Upaya efisiensi itu
diharapkan dapat membantu peserta menghadapi dampak pandemi Covid-19 melalui program
relaksasi iuran jaminan sosial ketenagakerjaan..
253
