Page 444 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 SEPTEMBER 2020
P. 444
Judul Pemerintah Relaksasi Iuran BPJamsostek
Nama Media Suara Merdeka
Newstrend Diskon Iuran BPJS Ketenagakerjaan
Halaman/URL Pg9
Jurnalis 27
Tanggal 2020-09-11 07:16:58
Ukuran 140x261mmk
Warna Warna
AD Value Rp 39.200.000
News Value Rp 117.600.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
BPJamsostek memastikan peserta tidak akan kehilangan manfaat seperti yang tertuang dalam
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2019, terkait penerbitan PP Nomor 49 Tahun 2020
pada 31 Agustus 2020. Kebijakan baru itu tentang penyesuaian iuran program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan selama bencana nonalam berupa pandemi Covid-19.
PEMERINTAH RELAKSASI IURAN BPJAMSOSTEK
BPJamsostek memastikan peserta tidak akan kehilangan manfaat seperti yang tertuang dalam
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2019, terkait penerbitan PP Nomor 49 Tahun 2020
pada 31 Agustus 2020.
Kebijakan baru itu tentang penyesuaian iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama
bencana nonalam berupa pandemi Covid-19.
Hal itu diungkapkan Direktur Utama BPJamsostek. Agus Susanto, saat menghadiri sosialisasi PP
Nomor 49 Tahun 2020 di Jakarta, kemarin.
Kebi jakan baru tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi peserta, kelangsungan
usaha, dan kesinambungan penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan selama
Covid-19.
Sebelumnya Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah, juga menegaskan bahwa PP Nomor 49
Tahun 2020 ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan jaminan sosial
ketenagakerjaan dan meringankan beban pemberi kerja serta peserta dalam memenuhi
kewajiban membayar iuran jaminan sosial ketenagakerjaan dalam situasi saat ini. Relaksasi iuran
BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat memberikan mang gerak lebih dalam bagi para
pengusaha guna mengalokasikan dana operasional perusahaan.
Menurutnya, PP Nomor 49 Tahun 2020 mengatur penyesuaian mengenai periode relaksasi enam
bulan (periode iuran Agustus 2020-Januari 2021). kelonggaran batas w aktu pembayaran,
keringanan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKm) sebesar 99
persen, dengan kata lain cukup membayar 1 persen.
443
