Page 48 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 SEPTEMBER 2020

Berdasarkan sampel penelitian yang dilakukan oleh Migrant Care terhadap 1.800 PMI di sembilan
kabupaten/kota di Tanah Air, terdapat 35%—40% dari ratusan ribu PMI terdampak Covid-19
yang alih upaya dengan membuka usaha mikro.

Langkah tersebut diambil oleh para PMI berbekal literasi ekonomi yang dipelajari selama
menjalani tugas di luar negeri. Beragam produk yang dijual, di antaranya produk pangan, batik,
dan kopi.

“Daripada memberangkatkan mereka kembali di tengah pandemi demi menambah nilai
remitansi, Kemenaker lebih baik bekerja sama dengan sejumlah kementerian lain, seperti
Kementerian UKM, Kementerian Desa, dan Kemeterian Perekonomian untuk mendukung usaha
yang digerakkan komunitas PMI ini,” katanya.

Perlu diketahui, pemerintah bakal merealisasikan pembarangkatan 88.000 PMI yang sempat
tertunda karena Covid-19.

Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan
88.000 PMI tersebut akan diberangkatkan ke 12 negara yang tidak memberlakukan pelarangan
masuk bagi warga asing dalam waktu dekat.

“Pemerintah sudah menjajaki 12 negara. Terutama negara yang tidak memberlakukan lockdown
dan tidak memberlakukan pelarangan terhadap tenaga kerja asing,” ujar Benny.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) melaporkan penurunan remitansi Tenaga Kerja Indonesia
(TKI) selama dua kuartal berturut-turut yang dinilai terjadi karena belum pastinya nasib PMI
yang harus kehilangan pendapatan akibat pandemi Covid-19.

Menurut data Statistik Ekonomi dan Keuangan BI, remitansi TKI pada kuartal II/2020 senilai
US$2,2 miliar, turun dari kuartal sebelumnya, yakni US$2,6 miliar. Remitansi TKI pada kuartal
I/2020 dan kuartal II/2020 pun lebih kecil dibandingkan dengan periode yang sama tahun
sebelumnya.

Menurut Benny, anjloknya pengiriman remitansi pada dua kuartal secara berturut-turut
merupakan dampak langsung dari penundaan pengiriman 88.000 PMI yang telah melewati tahap
registrasi dan tinggal diberangkatkan.

“Namun, Kementerian Ketenagakerjaan kan sudah mengeluarkan Keputusan Menteri (Kepmen)
baru. Prosesnya sudah berjalan kembali untuk penempatan 88.000 PMI yang sifatnya prioritas,”
lanjut Benny.

Setelah itu, ungkap Benny, pemerintah juga akan membuka kembali tahap pemberangkatan
untuk PMI kloter selanjutnya sesuai dengan tahapan yang diatur.

Dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.294/2020, pemerintah memastikan pelaksanaan
penempatan dan perlindungan PMI dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan protokol
kesehatan.

Melalui Kepmen tersebut, pemerintah mengatur protokol kesehatan dalam proses pelayanan
penempatan PMI pada masa adaptasi kebiasaan baru, mulai dari penyelenggara layanan, hingga
tempat pelayanan terhadap petugas pelayanan dan calon PMI.

47