Page 49 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 SEPTEMBER 2020
P. 49
“Dengan demikian, anjloknya remitansi pada kuartal I/2020 dan kuartal II/2020 lalu dapat
diperkirakan tidak akan berlanjut hingga akhir tahun ini,” katanya.
PERKETAT PENGAWASAN
Pakar ketenagakerjaan Universitas Airlangga Hadi Subhan berpendapat lemahnya supervisi
negara menjadi masalah PMI.
Hal tersebut dinilai akan mengorbankan hak normatif maupun konstitutif PMI.
“Oleh karena itu, pengawasan terhadap tata laksana PMI mesti diketatkan,” ujarnya kepada
Bisnis.
Selain itu, imbuhnya, harus ada pembinaan yang bertujuan mendorong hadirnya lapangan kerja
yang lebih banyak serta dapat membantu pemulihan hak-hak PMI yang terganggu akibat Covid-
19.
Menurutnya, pemerintah mesti melibatkan swasta sebagai delegator PMI guna menjamin fasilitas
yang terjamin.
Undang-Undang No.18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, jelas Hadi, dinilai
masih mempersulit para PMI lantaran negara tidak melibatkan pihak swasta dalam
pendelegasian PMI.
“Kapasitas pemerintah dalam hal perekrutan serta penempatan PMI sangat terbatas, sehingga
harus melibatkan pihak lain. Jika tidak demikian, tidak ada pandemi pun pengiriman remitansi
cenderung akan terus turun,” jelasnya.
Sementara itu, Ekonom CORE Indonesia Mohammad Faisal mengatakan anjloknya pengiriman
remitansi bakal berdampak bagi daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah serta
perputaran roda ekonomi di daerah.
“Pasalnya, remitansi dari para PMI ini punya kontribusi signifikan terhadap perputaran uang di
daerah asal masing-masing. Terutama, untuk konsumsi rumah tangga karena PMI tersebut pada
umumnya merupakan tulang punggung keluarga,” kata Faisal.
Potensi besar penurunan daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah akibat hilangnya
kontribusi remitasi terhadap perputaran uang di daerah dinilai mesti diredam dengan sejumlah
bantuan oleh pemerintah, baik bantuan tunai maupun sosial.
Selama masa pandemi berlangsung dan para pekerja migran asal Tanah Air belum dapat bekerja
di luar negeri, para PMI tersebut diperkirakan bakal mengambil jalur alternatif untuk meraup
penghasilan.
“Sayangnya, jalur alternatif di dalam negeri tidak banyak. Oleh karena itu, proses realisasi
pemberian bantuan dari pemerintah harus cepat. Jika tidak, dampaknya akan lebih buruk bagi
daya beli mereka,” jelasnya.
48
