Page 344 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 SEPTEMBER 2020
P. 344
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono mengatakan hingga saat
ini pihak Kementerian Ketenagakerjaan masih menyusun aturan pelaksanaan pendaftaran secara
luring.
"Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang segera akan ditetapkan dalam waktu dekat," kata
Susiwijono dalam keterangan resminya yang dikutip, Jumat (4/9/2020).
Pendaftaran program Kartu Prakerja secara offline ini tertuang dalam Peraturan Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 11 Tahun 2020. Pendaftaran offline ini
dibuka untuk menjangkau masyarakat di wilayah yang masih sulit terjangkau internet.
Dirinya pun berharap adanya peran aktif dari pemerintah daerah untuk membantu masyarakat
di daerahnya dalam melakukan pendaftaran Kartu Prakerja melalui Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (Disnakertrans).
Hal itu juga disampaikan langsung oleh Susiwijono saat melakukan sosialisasi kebijakan program
Kartu Prakerja di Bekasi, Jawa Barat pada hari ini.
"Saya berharap melalui kegiatan sosialisasi kebijakan program Kartu Prakerja ini dapat
memberikan penjelasan dan pemahaman bagi Pemda," jelasnya.
"Sehingga dalam implementasinya masing-masing pemangku kepentingan di daerah mampu
menjalankan perannya menyukseskan program Kartu Prakerja secara optimal. Sosialisasi ini
adalah yang pertama dilakukan, kemudian akan dilanjutkan ke daerah-daerah lain," tambahnya.
Program Kartu Prakerja ditujukan kepada masyarakat berusia di atas 18 tahun dan merupakan
warga negara Indonesia (WNI) dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal. Program ini tidak
berlaku untuk pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, ASN, prajurit TNI, anggota
Kepolisian, kepala desa dan perangkat desa, dan direksi, komisaris, dan dewan pengawas pada
BUMN dan BUMD.
Program Kartu Prakerja ditargetkan untuk 5,6 juta peserta dengan total anggaran Rp 20 triliun
di tahun 2020. Dalam pelaksanaannya, setiap peserta mendapat total dana Rp 3.550.000.
Rinciannya, sebesar Rp 1.000.000 untuk biaya pelatihan, lalu insentif totalnya Rp 2.400.000 atau
Rp 600.000 per bulan diberikan selama 4 bulan, dan insentif survei kebekerjaan sebesar Rp
150.000.
343
