Page 349 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 SEPTEMBER 2020

Judul Pakar UGM: Pemerintah Perlu Adakan Program Subsidi Pekerja
Informal
Nama Media kompas.com
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL https://edukasi.kompas.com/read/2020/09/04/133830171/pakar-ugm-
pemerintah-perlu-adakan-program-subsidi-pekerja-informal
Jurnalis Ayunda Pininta Kasih
Tanggal 2020-09-04 13:38:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Wahyudi Kumorotomo (Pakar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada) Mereka
merupakan para pekerja yang tidak memiliki ikatan kontrak, tidak diikutkan dalam program BPJS
Ketenagakerjaan, dan tidak memperoleh jaminan apapun dari perusahaan. Sementara wabah
Covid-19 yang berkepanjangan mengakibatkan banyak di antara pekerja informal yang semakin
menurun penghasilannya

neutral - Wahyudi Kumorotomo (Pakar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada) Pemerintah
perlu menemukan program alternatif untuk para pekerja informal. Sebab, keberhasilan Indonesia
untuk menghindari jurang resesi ekonomi juga sangat tergantung dari perhatian pemerintah
kepada para buruh sektor informal, kaum miskin di perkotaan, serta kelompok-kelompok rentan
lainnya

negative - Wahyudi Kumorotomo (Pakar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada) Jangan
sampai upaya pemerintah untuk mencegah resesi gagal karena program ini kurang efektif
sedangkan konsekuensinya bagi defisit dalam APBN akan semakin lebar

Ringkasan

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan memberikan subsidi kepada karyawan swasta
yang telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) mulai September 2020.

Subsidi tersebut diberikan kepada pekerja swasta dan pegawai pemerintah non-PNS dengan
pendapatan di bawah Rp5 juta serta terdaftar sebagai peserta aktif kategori Penerima Upah atau
Pekerja Formal di BPJS Ketenagakerjaan.

PAKAR UGM: PEMERINTAH PERLU ADAKAN PROGRAM SUBSIDI PEKERJA
INFORMAL

348