Page 354 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 SEPTEMBER 2020

pendaftaran, telah ditetapkan sebanyak 3 juta orang penerima Kartu Prakerja dari 34 provinsi
se-Indonesia.
"Sebanyak 849.921 orang telah menyelesaikan pelatihan pertamanya dan 610.563 orang telah
menerima insentif," kata Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono,
dalam acara Sosialisasi Kebijakan Program Kartu Prakerja (Wilayah Jabar I), di Bekasi, Jumat
(4/9).

Selanjutnya, dalam ekosistem Program Kartu Prakerja, sekarang terdapat 7 platform digital, 4
mitra pembayaran dan 165 lembaga pelatihan yang menyediakan lebih dari 2.000 jenis pelatihan.

"Jumlah ini akan terus meningkat seiring bertambahnya mitra dan jenis pelatihan yang akan
divalidasi Manajemen Pelaksana, dan juga akan dinamis berkembang sesuai perkembangan di
lapangan," imbuh Susiwijono.

Sementara berdasarkan dari hasil survei evaluasi I (telah dirilis pada 5 Agustus 2020) terhadap
lebih dari 450.000 penerima Kartu Prakerja dapat disimpulkan bahwa dari aspek penerima, Kartu
Prakerja sudah tepat sasaran. Karena, sekitar 90 persen peserta adalah pengangguran serta
merupakan pekerja informal dan pekerja terdampak Covid-19.

Dari aspek pelatihan, Kartu Prakerja tepat mutu, tepat harga, dan juga tepat substansi. Hal ini
ditunjukkan dari 85 persen penerima menyatakan bahwa pelatihan yang diperoleh meningkatkan
kompetensinya, baik itu skilling, reskilling, upskilling.

Kemudian dari aspek insentif, Kartu Prakerja tepat jumlah dan tepat waktu, sebab dilihat dari
pemanfaatan insentif tersebut oleh peserta dipergunakan untuk keperluan pokok sehari-hari.

"Saya ingin mengajak semua stakeholders, untuk dapat saling bekerja sama dan bersinergi
dalam menyukseskan pelaksanaan Program Kartu Prakerja. Utamanya kepada Pemerintah
Daerah (Pemda) selaku pemangku kepentingan di daerah yang berhadapan langsung dengan
masyarakat terdampak," kata Susiwijono.

1 dari 1 halaman Harap Pemda Ikut Bantu Sosialisasi Pemda diharapkan dapat ikut membantu
menyosialisasikan Program Kartu Prakerja kepada seluruh pemangku kepentingan lainnya di
masing-masing daerah; memberikan fasilitasi kepada masyarakat yang kesulitan infrastruktur,
sarana digital, maupun penyandang disabilitas, supaya mereka dapat mendaftar maupun
mengikuti pelatihan secara daring; dan menyinergikan program Kartu Prakerja dengan program
Pemda lainnya.

Selanjutnya, dengan adanya ketentuan baru yaitu pendaftaran secara luring menuntut peran
aktif Pemda yang nanti akan membantu masyarakat di daerahnya dalam melakukan pendaftaran
Kartu Prakerja melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).

Mekanisme dan bisnis proses pendaftaran luring ini akan diatur serta dikoordinasikan oleh
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang
segera akan ditetapkan dalam waktu dekat.

"Saya berharap melalui kegiatan Sosialisasi Kebijakan Program Kartu Prakerja ini dapat
memberikan penjelasan dan pemahaman bagi Pemda, sehingga dalam implementasinya masing-
masing pemangku kepentingan di daerah mampu menjalankan perannya menyukseskan
Program Kartu Prakerja secara optimal. Sosialisasi ini adalah yang pertama dilakukan, kemudian
akan dilanjutkan ke daerah-daerah lain," pungkas Susiwijono.

[idr].

353