Page 382 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 SEPTEMBER 2020
P. 382
KSBSI tegas menolak TKA masuk ke Indonesia untuk jenis pekerjaan kasar. Namun KSBSI tidak
menolak kehadiran TKA ahli dan memberi transfer ilmu kepada tenaga kerja di Indonesia.
Terkait poin PHK dan pesangon, KSBSI ingin dipertahankan. "Inilah yang krusial yang kami
sedang pikirkan, kami minta dikembalikan kepada UU eksisting," jelas Elly kepada KONTAN, Rabu
(2/9).
Sementara Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan KSPI
keluar dari pembahasan RUU Cipta Kerja di tripartit dan langsung menyampaikan usul ke DPR.
Dalam penilaiannya, ada perbedaan antara tim yang dibentuk DPR dengan tim tripartit bentukan
pemerintah.
Said menyatakan, keberadaan serikat buruh dalam tim teknis tripartit RUU Cipta Kerja hanya
sebagai alat stempel bahwa seolah-olah Menteri Ketenagakerjaan sudah mengundang pekerja
dalam tripartit. "Padahal faktanya tidak seperti ini," kata dia.
Perbedaan Poin Kesepakatan Tripartite dan Tim Perumus DPR dalam Klaster Ketenagakerjaan
Poin Tripartite Tim Perumus
Pengupahan - Penghapusan upah minimum kabupaten/kota dan hanya ada upah minimum
provinsi.- Pengenalan upah minimum khusus padat karya dengan besaran per jam.- Kenaikan
upah minimum hanya berdasarkan pertumbuhan ekonomi tanpa menghitung inflasi.- Tak ada
pasal larangan memberikan upah di bawah upah minium. - Penetapan upah minimum dilakukan
dalam forum tripartite dengan skema survei komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL).- Upah
minimum ditetapkan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.- Mempertahankan upah minimum
sektoral.
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) - Pemberi kerja bisa memperpanjang kontrak kerja
setelah waktu perjanjian kontrak kerja dengan pekerja selesai. - Memberikan hak kepada
pekerja kontrak yang telah melaksanakan pekerjaannya untuk menjadi karyawan tetap setelah
kontraknya berakhir.
Alih Daya - Jenis pekerjaan yang bisa dialihdayakan akan diperluas dan diperbanyak dari jumlah
saat ini, yakni pekerjaan yang bukan menjadi pekerjaan inti dari bidang usaha perusahaan. -
Menghapus skema alih daya atau setidaknya tidak menambah jenis pekerjaan yang sudah
ditetapkan saat ini.
Pesangon/Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) - Indikator/komponen pesangon akan berubah
sehingga membuat besaran pesangon yang diterma pekerja semakin kecil.- Syarat PHK bisa
lebih mudah oleh pemberi kerja. - Indikator/komponen pesangon harus tetap mengacu pada
UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.- Adanya jaminan perlindungan bagi pekerja
agar tak pemberi kerja tak mudah melakukan PHK.
Tenaga Kerja Asing - Tenaga kerja asing diperbolehkan dan syaratnya akan dipermudah untuk
jabatan atau posisi yang tidak bisa dipemuhi secara kompetensi oleh tenaga kerja lokal.-
Perusahaan bisa dengan mudah mengajukan izin perekrutan tenaga kerja asing. - Menolak atau
memperberat syarat masuk bagi TKA- TKA tidak boleh mengisi pekerjaan yang banyak dimiliki
tenaga lokal.
Sanksi - Bila terjadi pelanggaran, pemberi kerja akan dikenakan sanksi administratif. - Sanksi
tetap mengacu pada sanksi UU No 13 Tahun 2003.
Sumber : Badan Legislatif DPR dan Wawancara KONTAN
Panja Kawasan Hutan
381
