Page 383 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 SEPTEMBER 2020
P. 383
Komisi IV DPR RI akan membentuk Panitia Kerja (Panja) penggunaan dan pelepasan kawasan
hutan. Hal itu bertujuan untuk mengawasi secara ketat untuk mencegah kerusakan di kawasan
hutan, sehingga nantinya akan dibuat aturan yang tegas bagi pelanggar.
"Komisi IV DPR RI telah sepakat untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) Penggunaan dan
Pelepasan Kawasan Hutan," ujar Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin, Rabu (2/9).
Akmal bilang regulasi dalam perizinan menjadi penting untuk mencegah kerusakan kawasan
hutan. Pasalnya potensi yang ada di hutan Indonesia dapat menarik eksplorasi dan eksploitasi
kawasan hutan.
Salah satu regulasi yang tengah dipersiapkan terdapat pada RUU Cipta Kerja atau yang dikenal
dengan istilah omnibus law Cipta Kerja. Akmal meminta agar proses perizinan dalam RUU Cipta
Kerja harus diatur dengan hati-hati. "Untuk itu, pemerintah mesti memperhatikan betul
persoalan perizinan. Jika perizinan kendor, peluang kebobolan semakin besar," terang dia.
Akmal menyoroti dampak izin industri pertambangan terhadap lingkungan. Meski pun terdapat
peluang ekonomi yang besar dalam industri pertambangan, tetapi dia menilai terdapat potensi
kerusakan yang cukup besar.
Akmal bilang dalam meminimalisir kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan perlu
upaya keras. Sehingga izin menjalankan usaha dan beroperasi sesuai dengan standardisasi
pengelolaan limbah.
Pembinaan masyarakat di kawasan hutan juga menjadi penting dalam upaya pelestarian hutan,
sehingga masyarakat kawasan hutan dapat menjaga hutan sekaligus memanfaatkan peluang
ekonominya.
382
